INDORAYA — Upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah dinilai tidak bisa berjalan efektif jika dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi dan lintas sektor merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Tengah per Maret 2025 berada di angka 9,48%, atau sekitar 3,37 juta jiwa.
Meski menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Heri menilai penurunan tersebut belum mencerminkan perubahan struktural yang signifikan, karena masih banyak masyarakat di pedesaan dan sektor informal yang rentan kembali miskin.
“Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan, tapi juga soal akses: akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan informasi. Karena itu, tidak cukup hanya satu dinas bekerja sendiri-sendiri. Harus ada sistem kerja terpadu antarinstansi, dari kabupaten sampai provinsi,” terangnya.
Selain itu, Heri juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data dan program antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
Ia menyebut, banyak program sosial atau ekonomi yang tumpang tindih karena tidak didukung basis data terpadu dan pemantauan lapangan yang jelas.
“Kalau data kemiskinan versi Dinas Sosial berbeda dengan Dinas Kesehatan atau Bappeda, maka kebijakan tidak akan efektif. Padahal, satu keluarga miskin bisa masuk dalam banyak kategori masalah—pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Jadi solusinya harus lintas dinas,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Heri Londo itu juga menekankan pentingnya kemitraan dengan lembaga non-pemerintah. Seperti perguruan tinggi, komunitas sosial, dan sektor swasta, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berbasis lokal.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus berakar dari potensi daerah, bukan hanya bantuan sementara.
“Kita perlu geser paradigma dari bantuan menuju pemberdayaan,” tegasnya.
“Misalnya, kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, dan perusahaan daerah bisa menciptakan ekosistem kerja yang memihak masyarakat bawah. Begitu pula, perguruan tinggi bisa terlibat lewat riset dan pendampingan UMKM,” jelasnya.
Heri menegaskan, pengentasan kemiskinan bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi sosial untuk masa depan Jawa Tengah.
“Selama instansi masih bekerja sendiri-sendiri, kemiskinan hanya berpindah bentuk, bukan berkurang. Yang dibutuhkan sekarang adalah gotong royong lintas sektor dengan arah yang jelas dan konsisten,” pungkasnya. [Adv]
