INDORAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa ketahanan sosial masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Tetapi juga oleh kekuatan solidaritas antarwarga di tingkat akar rumput.
Ia menilai, kemampuan masyarakat untuk saling peduli dan membantu satu sama lain merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial. Terutama di tengah tekanan ekonomi dan perubahan sosial yang cepat.
“Ketahanan sosial itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga hasil dari rasa gotong royong antarwarga. Di saat ada yang kesulitan, lingkunganlah yang pertama kali menjadi sandaran,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, perubahan sosial yang terjadi akibat disrupsi teknologi, urbanisasi, dan tekanan ekonomi telah memunculkan tantangan baru bagi masyarakat.
Ketimpangan sosial dan melemahnya interaksi antarwarga, menurutnya, bisa memperlemah rasa kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Jawa Tengah.
“Kalau kita lihat, dulu masyarakat punya tradisi guyub dan saling membantu. Sekarang, dengan ritme hidup serba cepat dan individualistis, nilai-nilai itu mulai memudar. Padahal, solidaritas sosial adalah benteng pertama ketika kebijakan pemerintah belum sempat menjangkau semua lapisan,” jelasnya.
Politikus dari Partai Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya memulihkan ekosistem sosial berbasis komunitas. Ia mendorong agar setiap desa dan kelurahan memperkuat kegiatan sosial seperti posyandu, karang taruna, koperasi warga, dan forum musyawarah lokal yang bisa mempererat hubungan antarwarga.
“Kalau masyarakat punya sistem sosial yang hidup—dari arisan, ronda, sampai gotong royong—itu akan memperkuat daya tahan sosial dari bawah. Pemerintah hanya bisa efektif kalau masyarakatnya juga solid,” tegasnya.
Heri juga menilai, ketahanan sosial berkaitan erat dengan keadilan ekonomi dan pendidikan. Ketika ada ketimpangan akses terhadap sumber daya, solidaritas warga menjadi jembatan yang mencegah kesenjangan sosial semakin lebar.
“Kita tidak bisa bicara pembangunan sosial kalau warganya tidak saling peduli. Misalnya, di lingkungan perkotaan, kalau ada warga miskin sakit atau anak putus sekolah, tapi tetangganya diam saja, itu tanda alarm sosial sudah berbunyi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas lokal. Termasuk mendukung gerakan filantropi komunitas dan inisiatif warga dalam penanggulangan kemiskinan.
“Pemda bisa memfasilitasi sistem gotong royong modern, seperti platform donasi warga, koperasi digital, atau program sukarelawan lokal. Semakin banyak masyarakat terlibat, semakin kuat daya tahan sosial kita,” katanya.
Heri menegaskan bahwa Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi dengan tradisi sosial yang kuat. Namun, tradisi tersebut perlu diadaptasi agar relevan dengan tantangan zaman.
“Guyub dan gotong royong harus diterjemahkan ke konteks kekinian. Misalnya lewat kolaborasi komunitas online, gerakan sosial, atau ekonomi berbasis solidaritas. Inilah bentuk baru dari ketahanan sosial di era digital,” pungkasnya. [Adv]
