INDORAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menekankan bahwa Jawa Tengah memerlukan strategi khusus untuk mendukung upaya nasional keluar dari jebakan pendapatan menengah atau “middle income trap“. Menurutnya, salah satu kunci utama adalah melalui pemberdayaan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Heri menyatakan bahwa Indonesia telah lama berada dalam status negara berpendapatan menengah, dan tantangan ini juga dirasakan di tingkat provinsi.
“Jawa Tengah sebagai penyumbang besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) nasional tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita butuh strategi daerah yang fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi dari bawah, yaitu dari desa-desa kita,” ujarnya.
Heri menjelaskan, pemberdayaan desa menjadi prioritas karena mayoritas penduduk Jateng masih berada di wilayah pedesaan.
Dengan memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan UMKM, koperasi desa, BUMDes, serta hilirisasi produk pertanian dan perikanan, Jateng dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Lihat saja program Koperasi Merah Putih yang sedang digalakkan, ini peluang besar. Desa-desa kita punya potensi besar di sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil. Jika dikelola dengan baik, ini akan jadi motor penggerak untuk naik kelas ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menghubungkan strategi ini dengan isu strategis pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan dan pemerataan infrastruktur.
Ia mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih intensif mendampingi desa dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
“Pemberdayaan bukan hanya pelatihan seremonial, tapi akses modal, pasar digital dan infrastruktur dasar seperti internet di blankspot desa. Ini akan membantu petani dan pelaku UMKM bersaing, sehingga pendapatan naik dan kontribusi ke PDRB Jateng semakin signifikan,” tegas Heri.
Heri juga mengajak seluruh anggota DPRD dan Pemprov Jateng untuk mengawasi dan mendukung program-program tersebut agar tepat sasaran.
“Keluar dari middle income trap bukan mimpi jika kita mulai dari desa. Jateng bisa jadi contoh provinsi yang mandiri dan inklusif,” pungkasnya. [Adv]
