INDORAYA — Wakil Pimpinan DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam seiring meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah provinsi. Peringatan ini menyusul prakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan intensitas hujan sedang hingga lebat mulai terjadi secara merata, terutama di kawasan pegunungan tengah dan selatan Jawa Tengah.
Heri juga meminta pemerintah kabupaten dan desa memperkuat sistem peringatan dini serta koordinasi lintas instansi, terutama antara BPBD, Dinas PUPR, dan aparat kecamatan.
“Bencana hidrometeorologi ini selalu berulang tiap tahun, artinya pola dan titik rawannya sudah kita tahu. Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya tanggap darurat, tapi sistem kesiapsiagaan yang berjalan terus-menerus,” ujar Heri.
Berdasarkan data BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, wilayah pegunungan tengah diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi di atas 150 mm per bulan sepanjang Oktober hingga Desember 2025.
Kondisi ini dipengaruhi oleh peralihan musim kemarau ke penghujan dan anomali suhu laut di selatan Jawa yang memicu pembentukan awan hujan intens.
BPBD Jawa Tengah mencatat, sedikitnya 98 desa di 12 kabupaten masuk kategori zona merah rawan longsor, termasuk sebagian wilayah Banjarnegara, Wonosobo, dan Pekalongan bagian selatan.
“Meskipum BPBD kabupaten sudah menyiagakan peralatan dan posko siaga, tapi kuncinya tetap pada edukasi masyarakat. Warga harus tahu kapan harus evakuasi dan tidak menunggu tanda bahaya muncul,” tegas Heri.
Politikus yang akrab disapa Heri Londo itu juga mendorong agar program reboisasi dan konservasi lahan kembali digencarkan, terutama di kawasan yang mengalami degradasi tutupan hutan. Ia menilai, vegetasi di lereng pegunungan berperan vital dalam menyerap air dan menahan erosi tanah.
“Tanah yang gundul itu seperti spons kering—tidak bisa menyerap air. Reboisasi bukan sekadar proyek lingkungan, tapi juga upaya menyelamatkan masyarakat dari bencana,” ujarnya.
Heri juga menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Ia mengajak dunia pendidikan, komunitas pecinta alam, dan lembaga swadaya masyarakat untuk ikut terlibat dalam edukasi kebencanaan di sekolah dan desa-desa rawan longsor.
“Kalau anak muda paham soal risiko bencana sejak dini, maka budaya siaga bisa tumbuh. Inilah bentuk gotong royong modern yang sejalan dengan semangat kebencanaan berbasis masyarakat,” pungkasnya. [Adv]
