INDORAYA — Peningkatan nilai tambah sektor pertanian di Jawa Tengah dinilai tak akan berjalan maksimal jika hilirisasi tidak disertai dengan dukungan logistik dan sistem pembiayaan yang inklusif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, saat menyoroti pentingnya membangun rantai pasok yang efisien dari desa hingga pasar nasional.
Menurut Heri, petani di daerah penghasil hortikultura seperti Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Banjarnegara sering kali terkendala akses modal dan infrastruktur distribusi. Meskipun, sudah memiliki komoditas unggulan seperti kopi, cabai, tembakau, dan sayur-mayur.
“Hilirisasi pertanian tidak bisa berjalan hanya dengan membangun pabrik atau gudang. Kita butuh ekosistem: dari pembiayaan yang mudah diakses petani kecil, hingga jalan dan logistik yang menjamin produk sampai ke pasar dalam kondisi terbaik,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan hilirisasi bukan semata soal industrialisasi, tapi soal keadilan ekonomi. Salah satunya terkait bagaimana petani sebagai produsen utama tidak kehilangan nilai tambah di tengah rantai distribusi yang panjang.
“Petani harus dapat bagian yang adil. Jangan sampai hasil bumi kita diolah di luar daerah hanya karena akses permodalan dan infrastruktur di desa belum memadai,” imbuhnya.
Selain itu, Heri juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan berbasis komunitas. Seperti koperasi digital dan lembaga keuangan mikro yang ramah petani.
Ia menyebut, masih banyak petani kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena keterbatasan administrasi dan jaminan.
“Kalau sistem keuangannya tidak inklusif, petani akan terus terjebak pada pola lama: modal dari tengkulak, harga ditekan, dan hasil tidak optimal,” jelasnya.
Selain keuangan, Heri menilai bahwa rantai logistik pertanian juga harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Akses jalan ke sentra produksi, sistem pendingin (cold storage), hingga digitalisasi pasar hasil pertanian harus diperkuat agar produk tidak terbuang sia-sia saat musim panen raya.
“Setiap kabupaten penghasil harus punya pusat logistik sendiri yang terintegrasi dengan koperasi petani. Ini akan memperkuat posisi tawar mereka di pasar,” katanya.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong kolaborasi lintas dinas. Khususnya Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi, agar hilirisasi tidak berhenti di wacana, tapi benar-benar menyejahterakan petani di lapangan.
“Kita harus mengubah cara pandang. Hilirisasi bukan proyek jangka pendek, tapi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Heri menegaskan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi besar menjadi pusat agroindustri nasional. Namun jika rantai produksi, logistik, dan pembiayaan bisa saling menopang.
Menurutnya, pembangunan pertanian masa depan bukan hanya tentang produktivitas. Tetapi tentang keberlanjutan dan kemandirian ekonomi petani.
“Kalau kita ingin kedaulatan pangan, maka kuncinya adalah petani yang berdaya, akses yang terbuka, dan sistem ekonomi yang berpihak,” pungkasnya. [Adv]
