INDORAYA – Kota-kota besar di Jawa Tengah seperti Semarang, Solo dan sekitarnya semakin menghadapi tantangan kesenjangan urban akibat urbanisasi yang masif. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong pembangunan kota yang lebih inklusif untuk mengurangi jurang antara kawasan elit dan permukiman kumuh.
Menurut Heri, kesenjangan urban tercermin dari masih tingginya angka permukiman tidak layak huni dan akses layanan dasar yang belum merata.
“Kota inklusif berarti setiap warga, termasuk pendatang dan kelompok rentan, punya akses sama terhadap perumahan, transportasi, dan ruang publik,” katanya.
Ia mengatakan, program revitalisasi kampung kumuh serta pembangunan rusunawa harus lebih digencarkan untuk mengatasi backlog hunian yang masih mencapai ratusan ribu unit di Jateng.
Heri menghubungkan isu ini dengan indikator kesenjangan seperti Indeks Gini dan Indeks Williamson, di mana urbanisasi tanpa perencanaan inklusif justru memperlebar gap antara pusat kota dan pinggiran.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya penataan ruang yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat bawah, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan padat dan transportasi publik yang terjangkau.
Ia juga mendorong kolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang untuk integrasi infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi di permukiman urban.
“Pembangunan kota inklusif bukan hanya soal gedung tinggi, tapi bagaimana membuat kota ramah bagi semua lapisan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak,” tambah Heri.
Heri Pudyatmoko mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk menyinkronkan RTRW dengan visi kota inklusif, agar urbanisasi menjadi peluang reintegrasi sosial-ekonomi, bukan sumber masalah baru.
“DPRD akan kawal anggaran dan kebijakan agar pembangunan kota benar-benar mengurangi kesenjangan urban, sesuai target RPJMD Jateng,” tegasnya. [Adv]
