INDORAYA — Pasca-gempa berkekuatan magnitudo 4,5 yang mengguncang perairan tenggara Cilacap pada Sabtu (19/10/25), Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menyerukan pentingnya kewaspadaan masyarakat. Ia juga mendorong adanya penguatan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada ketahanan bencana.
Menurut data BMKG, gempa yang terjadi pukul 13.53 WIB itu berpusat di laut, sekitar 63–71 kilometer tenggara Cilacap, dengan kedalaman 13–30 kilometer. Getaran terasa di beberapa wilayah seperti Kroya, Baturaden, Kebumen, dan Purworejo dengan intensitas II–III MMI—terasa seperti truk besar melintas.
Meski tidak menimbulkan kerusakan maupun korban, Heri menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting akan kerentanan kawasan selatan Jawa Tengah yang berada di zona subduksi aktif.
“Gempa Cilacap bukan sekadar fenomena alam yang lewat begitu saja. Ini adalah alarm bagi kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memperkuat sistem mitigasi dan memastikan setiap pembangunan mematuhi prinsip bangunan tahan gempa,” katanya.
Heri menegaskan, ketahanan bencana harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar tanggapan darurat setiap kali gempa terjadi.
Menurutnya, banyak wilayah pesisir di Jawa Tengah, termasuk Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, masih memiliki bangunan yang tidak memenuhi standar konstruksi tahan gempa maupun tata ruang yang sensitif terhadap potensi bencana.
Ia mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan audit bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas ibadah di kawasan rawan gempa.
“Kita tidak bisa menunggu bencana besar untuk memperbaiki sistem. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi turunan yang memastikan setiap izin bangunan memperhitungkan aspek mitigasi bencana,” tegasnya.
Selain itu, Heri juga menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan di tingkat komunitas, termasuk pelatihan evakuasi di sekolah, perkantoran, dan desa-desa pesisir. Ia menilai, kesiapsiagaan masyarakat adalah lapisan pertama pertahanan ketika bencana terjadi.
“Selama ini, banyak korban bukan karena besarnya gempa, tapi karena ketidaksiapan menghadapi dampaknya. Jadi, mitigasi sosial sama pentingnya dengan mitigasi teknis,” tambahnya.
Mitigasi Jangka Panjang
Berdasarkan laporan BMKG, gempa Cilacap pada 19 Oktober tidak berpotensi tsunami dan hingga 20 Oktober tidak terdeteksi gempa susulan signifikan. Namun, BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan memantau informasi resmi di situs bmkg.go.id.
Dalam jangka panjang, Heri mendorong sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan sektor konstruksi untuk mengembangkan standar bangunan tahan bencana berbasis lokal.
“Kita perlu memadukan kearifan arsitektur tradisional Jawa yang sudah terbukti adaptif dengan teknologi modern agar hasilnya lebih efisien dan aman,” katanya.
Heri juga menyebutkan bahwa isu kesiapsiagaan bencana ini harus dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Tengah 2025–2045, yang kini tengah dalam proses pembaruan.
“RTRW yang baru harus berbasis data geologi dan risiko bencana, bukan hanya pertumbuhan ekonomi,” ujarnya menegaskan.
Dengan karakter geografis Jawa Tengah yang dikelilingi pegunungan, sungai besar, dan garis pantai panjang, Heri menekankan bahwa mitigasi bencana bukan pilihan, melainkan keharusan.
“Kita harus membangun masyarakat yang tangguh, bukan yang reaktif,” tutupnya.
