“Harga solar (subsidi) tetap Rp 5.150/liter padahal kalau harganya menggunakan ICP US$ 100 dengan nilai tukar Rp 14.450 harga keekonomian solar harusnya di Rp 13.950. Jadi bedanya antara harga sebenarnya di luar harga berlaku di kita itu Rp 8.300 per liter,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8/2022) kemarin.
Begitu juga dengan Pertalite. Sri Mulyani mengatakan harga keekonomiannya telah mencapai Rp 14.450/liter. Sementara, harga Pertalite di SPBU Rp 7.650/liter.
“Perbedaan Rp 6.800 itu yg harus kita bayar ke Pertamina. Itulah yang disebut subsidi dan kompensasi,” jelasnya.
Subsidi untuk LPG lebih besar lagi. Sri Mulyani menjelaskan saat ini harga LPG 3 kg dilepas ke pasaran Rp 4.250 per kg. Jika mengikuti harga keekonomian seharusnya harga per kg sebesar Rp 18.500.
“Jadi subsidinya jauh lebih besar 14.000. Karena beda besar ini waktu kami menyampaikan ke DPR waktu itu. Subsidi itu hanya di anggarkan Rp 158 triliun jelas nggak cukup,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menegaskan tidak mencabut subsidi energi Rp 502 triliun. Hanya saja, saat ini ICP dari Januari ke Juli ini tengah naik menjadi US$ 105 per barel.
“Ini tadi Rp 502 triliun. Kalau ngomong ya ‘jangan dicabut subsidinya’, wong duitnya Rp 502 triliun nggak dicabut pak. Tapi karena harga memang naiknya lebih tinggi. Kami waktu menyampaikan ke DPR untuk menambah anggaran subsidi, kita menggunakan asumsi US$ 100 per barel,” katanya.
“Nah Januari sampai dengan Juli ini harga rata-rata dari ICP kita minyak Indonesia itu di US$ 105. Ada beda US$ 5. Jadi yang kita mintakan berdasarkan US$ 100, berarti harganya US$ 105,” imbuhnya.
