Ad imageAd image

Gugatan Apindo Jateng Soal UMK Ditolak, Buruh: Masih Ada Hakim Punya Rasa Keadilan

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 92 Views
4 Min Read
Koordinator Jaringan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) di tengah-tengah aksi di PTUN Semarang, Rabu (10/7/2024). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Serikat buruh mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) soal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024.

Gugatan Apindo Jateng yang menolak pemberlakuan kenaikan UMK di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara ditolak oleh majelis hakim. Sidang pembacaan putusan atas perkara nomor 10/G/2024/PTUN.SMG dilakukan secara elektronik (ecourt).

Puluhan buruh dari berbagai organisasi mengawal putusan ini dengan mengepung dan memenuhi Gedung PTUN Semarang, Rabu (10/7/2024). Sejak pukul 10.00 WIB, buruh membentangkan spanduk, berorasi, dan menyanyikan yel-yel perjuangan.

Koordinator Jaringan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT), Aulia Hakim mengatakan, ditolaknya gugatan Apindo Jateng soal pemberlakuan UMK Semarang dan Jepara tidak lepas dari perjuangan panjang kaum buruh yang mengawal isu ini sejak beberapa bulan lalu.

“Putusan sudah dibacakan lewat ecourt, menyatakan gugatan Apindo ga diterima,” kata Aulia Hakim kepada awak media di PTUN Semarang, Rabu (10/7/2024).

Kelompok buruh mengepung Gedung PTUN Semarang untuk mengawal putusan hakim atas gugatan Apindo Jateng yang menolak pemberlakuan UMK Semarang dan Jepara, Rabu (10/7/2024). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

Dia berkata, majelis hakim sudah benar dalam memutus perkara tersebut. Menurut dia, putusan ini menunjukan bahwa masih ada hakim yang memiliki rasa keadilan dan peduli terhadap rakyat kecil.

“Majelis hakim sudah benar menurut kami, berikan apresiasi setinggi-tingginya. Masih ada hakim yang punya rasa keadikan, hati nurani mereka sudah benar,” ungkapnya.

Meski begitu, ia meminta kaum buruh tidak lengah karena Apindo Jateng masih bisa melakukan banding atas putusan ini. Berdasarkan informasi yang ia terima, Apindo akan mengajukan banding dalam waktu dekat.

“Terinformasi (dapat informasi) dari pemerintah (Pemprov) kalau Apindo akan melakukan banding. Tapi ketika mereka seakan-akan antusias kalau akan menang, buruh mempertanyakan nasionalisme temen-temen Apindo di Jateng,” ujar Aulia.

Lebih lanjut dia berpesan kepada seluruh buruh untuk kembali berjuang jika Apindo mengajukan banding. Apanila kenaikan UMK di Semarang dan Jepara dibatalkan, maka buruh akan semakin menderita.

“Harusnya mereka paham kondisi Jateng ini adalah masih terjafi gelombang PHK besar-besaran, daya beli buruh di Jateng turun 30 persen, harusnya upah dinaikkan, bukan diturunkan,” ungkap Aulia.

PTUN Tolak Gugatan Apindo

Putusan PTUN Semarang atas perkara nomor 10/G/2024/PTUN.SMG terkait gugatan Apindo Jateng soal penundaan pemberlakuan UMK Semarang dan Jepara

Dalam putusan atas sidang perkara nomor 10/G/2024/PTUN.SMG, gugatan Apindo Jateng yang berisi penolakan terhadap pemberlakuan kenaikan UMK di Semarang dan Jepara ditolak oleh majelis hakim PTUN Semarang.

“Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menghukum Penggugat Untuk membayar Seluruh Biaya Perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini sebesar Rp. 509.500,” kata Hakim Ketua, Rahmi Afriza dalam amar putusan yang diakses melalui laman resmi PTUN Semarang, Rabu (10/7/2024).

Diketahui sebelumnya, gugatan Apindo Jateng dilayangkan ke PTUN Semarang pada 26 Februari 2024. Kelompok pengusaha menggugat Pj Gubernur Jateng dan menolak pemberlakuan UMK 2024 di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.

Pasalnya UMK di dua daerah ini naik di atas 6 persen karena tidak menggunakan acuan PP Nomor 51/2023. Diketahui UMK Semarang sebesar Rp 3.243.969 atau naik 6 persen dibanding UMK 2023. UMK Jepara naik sebesar 7,85 persen, dari Rp 2.272.626,63 menjadi Rp 2.450.915.

Share this Article