INDORAYA – Fraksi Partai Gerindra menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi sejumlah tunjangan bagi anggota DPR yang dianggap melukai perasaan publik.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat yang belakangan memicu gelombang aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Salah satu peristiwa yang memicu kemarahan publik adalah insiden tragis di mana seorang pengemudi ojek online menjadi korban pelindasan oleh kendaraan taktis yang dikendarai oknum polisi.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Sikap serupa juga diutarakan oleh Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, yang menilai bahwa tunjangan DPR memang perlu ditinjau secara menyeluruh.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” kata Sahroni, Sabtu (30/8/2025).
Dalam beberapa waktu terakhir, kritik publik terhadap berbagai fasilitas dan tunjangan anggota DPR semakin menguat. Salah satu yang paling disorot adalah pemberian tunjangan rumah sebesar Rp50 juta sebagai kompensasi karena tidak mendapatkan rumah dinas di kawasan Kalibata.
Isu ini menjadi pemantik utama serangkaian aksi unjuk rasa yang digelar oleh berbagai kelompok masyarakat di sejumlah kota. Gelombang protes semakin meluas setelah peristiwa meninggalnya seorang driver ojol akibat dilindas kendaraan taktis milik kepolisian saat terjadi bentrokan.
Sebagai upaya meredakan ketegangan, Fraksi PDIP di DPR turut mendesak agar tunjangan rumah dan fasilitas lain yang dianggap tidak pantas segera dihentikan.
