INDORAYA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan pemerintah untuk menunda rencana ekspor pasir laut.
“Ya, saya mengusulkan, kalau bisa, rencana ekspor pasir-laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu,” kata Muzani kepada wartawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).
Muzani menekankan pentingnya meminta pendapat dari pakar untuk memahami pro dan kontra terkait kebijakan ini, terutama dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan.
“Ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan,” katanya.
“Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” imbuh dia.
Muzani berpendapat pemerintah tak perlu tergesa-gesa membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ketika sisi negatif kebijakan itu lebih banyak, akan ada dampak di kehidupan mendatang.
“Ya, ini, kalau memungkinkan, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam DPP PKB, Daniel Johan, juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini.
Menurutnya, penambangan pasir laut dapat merusak ekosistem dan menciptakan masalah sosial, seperti degradasi terumbu karang dan penurunan kualitas air laut.
“Dibukanya keran ekspor pasir laut ini memiliki banyak dampak, baik pada lingkungan dan sosial. Terutama terhadap lingkungan laut yang berdampak secara serius,” kata Daniel dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).
Daniel mengatakan dampak serius yang dapat terjadi pada lingkungan laut Indonesia dengan adanya penambangan pasir laut adalah degradasi terumbu karang karena ekstraksi pasir laut dapat merusak habitat laut.
Dampak lainnya adalah penurunan kualitas air karena aktivitas penggalian dapat menyebabkan pencemaran dan perubahan kualitas air laut.
“Pengambilan pasir laut juga dapat mempercepat erosi pantai dan mengubah bentuk garis pantai serta mengganggu habitat spesies laut yang bergantung pada substrat dasar laut untuk berkembang biak,” kata Daniel.
Ia mengatakan kebijakan itu juga dapat menyebabkan penurunan populasi spesies sebab aktivitas penggalian dapat mengancam spesies yang tinggal.
“Belum lagi adanya potensi besar gangguan jaring makanan laut karena perubahan lingkungan dapat mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut,” katanya.
Selain mengancam lingkungan hidup, Daniel menerangkan berbagai dampak sosial yang dapat ditimbulkan dengan diterapkannya kembali kebijakan ekspor pasir laut Indonesia.
“Penambangan pasir laut dalam skala besar bukan hanya dapat menghancurkan ekosistem laut, tapi juga berdampak langsung pada hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan,” kata Daniel.
Daniel juga mengingatkan dampak besar lainnya dari kebijakan penambangan pasir untuk diekspor, yakni hilangnya pulau-pulau kecil Indonesia seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya.
“Kejadian pulau-pulau kecil akan hilang seperti 20 tahun yang lalu selama proses penambangan pasir laut yang diekspor akan terulang,” ujar dia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan membuka lagi ekspor pasir laut tersebut.
“Kami mewanti-wanti pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana! Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat,” kata Daniel.