INDORAYA – Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bersama pemerintah kabupaten/kota sudah menghelat sebanyak 409 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai tempat. Omzet dari program ini bahkan sudah menembus Rp 27,5 miliar.
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tahun ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2022 lalu, kegiatan GPM dilakukan sebanyak 180 Kali dengan omzet Rp 8,6 miliar.
“Jawa Tengah kan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padinya melimpah. Sumber pangan lokal juga melimpah. Ini yang terus kami genjot produktivitasnya sebagai langkah mendukung upaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” ungkapnya.
GPM menjadi satu wujud implementasi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sesuai arahan Presiden Joko Widodo. SPHP dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Subsidi Harga Pangan.
Nana Sudjana mengatakan, GPM dilakukan untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Gerakan ini dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Jateng pemerintah daerah di 35 Kabupaten/Kota.
Gerakan ini juga berkolaborasi dengan sejumlah stake holder. Mulai dari BUMN seperti BULOG, RNI, PPI), BUMD (PT. JTAB), Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Poktan, Gapoktan dan pelaku usaha lainnya.
“Ini akan kami lakukan secara berkelanjutan secara bersama untuk memberikan akses pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat,” ungkap Nana.
Soal fasilitas pembiayaan distribusi (FDP), Pemprov Jateng terus mendistribusikan komoditas pangan secara merata baik dari produsen kepada konsumen, maupun dari wilayah surplus ke wilayah minus. Dengan ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh harga sama dengan harga di tingkat produsen.
Dikatakan Nana, pada September 2023 ini telah terdistribusi sebanyak 196 ton bahan pangan. Selain itu melalui alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 650 juta juga akan didistribusikan bahan pangan sebanyak 420 ton melalui Kios Pangan Murah di daerah miskin.
Sementara untuk subsidi harga pangan, diberikan untuk memangkas selisih dari harga sebenarnya dengan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tahun 2023, alokasi anggaran subsidi pangan sebesar Rp 9,7 miliar untuk komoditas beras, jagung, telur, serta bawang merah dan cabai.
Nana mengatakan, bantuan kepada petani juga terus digelontorkan melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng. Mulai dari kartu tani, bantuan pupuk, bantuan benih kepada petani, dan bantuan alat mesin pertanian.
Sementara terkait pemberdayaan masyarakat, diversifikasi pangan terus dilakukan. Masyarakat didorong untuk mulai menanam tanaman pangan selain padi. Sebab di Jateng diketahui ada sekitar 13 jenis sumber pangan nonpadi yang bisa menjadi alternatif pangan.
“Program diversifikasi pangan ini kami juga lakukan secara terpadu bersama denga TNI-Polri. Khususnya dalam hal memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami tanaman pangan,” tandas Nana.