Ad imageAd image

Ganjar dan Cak Imin Janji Bakal Naikan Gaji Guru hingga Rp 30 Juta, Begini Respon Pakar Pendidikan UPGRIS

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 850 Views
4 Min Read
Pakar Pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Egar menanggapi soal janji Ganjar Pranowo dan Cak Imin soal kenaikan gaji guru. (Foto: Dokumen Dickri Tifani Badi)

INDORAYA – Bakal Calon Presiden (Bacapres) ataupun Bakal Calon Wakil Presiden (Bawapres) Pilpres 2024 mendatang, kini mulai umbar janji sebelum masa kampanye dimulai.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Bacapres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menjanjikan akan mensejahterakan profesi guru. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini menyatakan janjinya bakal menaikan gaji guru hingga Rp 30 juta.

Dengan kenaikan gaji guru hingga Rp 30 juta itu, Ganjar menilai kenaikan gaji ini sangat penting karena kunci keberhasilan pendidikan dan kemajuan bangsa yakni salah satunya ada di guru.

Selain Ganjar, Bacawapres pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga mengatakan janji yang serupa seperti mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa angka Rp 30 juta untuk gaji guru di daerah DKI Jakarta dinilai sangat tepat.

Menanggapi dari janji Bacapres PDIP dan Bacawapres Anies Baswedan terkait kenaikan gaji guru tersebut, Pakar Pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Egar mengapresiasi atas janji-janji mereka akan menaikkan gaji kepada guru.

BACA JUGA:   Belasan Pengajuan Izin Perayaan Malam Tahun Baru, Wali Kota Semarang: Kami Akan Muter-muter ke Masyarakat

Apalagi, janji Ganjar dan Cak Imin kepada guru itu nominalnya cukup tinggi. Artinya, kata Ngasbun, nominal segitu bisa meningkatkan semangat guru untuk mengajar.

Hal ini menandakan sektor pendidikan sudah menjadi perhatian utama dari pemerintah, khususnya dalam pembangunan bangsa.

Kendati, Ngasbun menyarankan nominal yang dijanjikan itu harus jelas bagaimana sistematika pembagiannya, hingga akan dibagi dalam bentuk apa jika nominal gaji Rp 30 juta tersebut. Mengingat komponen-komponen pekerja yang harus dibiayai oleh negara tidak hanya guru saja.

“Kalau gaji guru dijanjikan sampai 30 juta itu nanti memenuhinya bagaimana? Dalam bentuk apa dan nanti yang menyetujui siapa? Janji itu jangan sekadar janji, harusnya yang sudah dihitungkan dan realistis,” ungkap Ngasbun saat dihubungi wartawan, melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (16/9/2023) malam.

BACA JUGA:   Pendaftaran Bacaleg Ditutup, KPU Mulai Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Sampai 23 Juni

Ia juga menyoroti janji-janji dari Ganjar maupun Cak Imin hanya disampaikan secara lisan saja, semestinya keduanya berani untuk kontrak politik sesuai apa yang dilontarkan. Hal itu agar janji yang disampaikan tak tinggal kenangan apabila sudah terpilih nanti.

“Yang penting harus direalisasikan, kalau serius kita kontrak politik dong. Mestinya Bacapres dan Bacawapres berani kontrak politik dengan masyarakat pendidikan (guru),” bebernya.

*Daripada Janji Gaji Guru Naik, Alangkah Baik Pengangkatan Guru*

Dalam kesempatan ini, Ngasbun lebih sepakat apabila calon pemimpin pengganti Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan guru terlebih dahulu, dibandingkan menjanjikan menaikan gaji. Hal itu dinilai penting di kalangan pendidikan, khususnya guru.

Meski begitu, Ngasbun tak memungkiri apabila masyarakat khususnya guru, tak pernah luput dari janji kampanye ke kampanye.

BACA JUGA:   Jelang Libur Nataru, Pemkot Semarang Minta Intensifkan Pengawasan Ketat di Pintu Masuk Bandara dan Pelabuhan

“Banyak pihak yang memberi janji ini itu kepada para guru, tetapi ujung-ujungnya tidak terwujud. Terpenuhinya jumlah guru di Indonesia saja belum, lebih bagus untuk pengangkatan guru-guru baru,” tegasnya.

Alasan ia berpendapat calon pemimpin agar fokus kekurangan guru dinilai penting, karena masih banyak guru honorer yang hingga kini belum diangkat sebagai PNS maupun dialihkan ke PPPK.

Ia berharap, siapapun pemimpin terpilih nanti, sosoknya dapat memerhatikan penempatan guru, khususnya pengangkatan guru honorer yang kini belum terpenuhi secara baik.

“Guru yang masih honorer pastikan diangkat jadi PNS sesuai dengan aturan yang berlaku dan tahapan yang harus diikuti. Sehingga seluruh kebutuhan guru, mulai dari tingkat dasar sampai SMA/SMK, semua bisa terpenuhi karena di sekolah negeri masih sangat banyak guru honorer,” tandasnya.

Share this Article