Ad imageAd image

Gandeng Alumni Hukum Unpad, Bamsoet Tegaskan Siap Bantu Pemerintahan Prabowo Gelar Legislative Review

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 712 Views
3 Min Read
Bamsoet Siap Bantu Pemerintahan Prabowo Gelar Legislative Review. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (PADIH UNPAD) dan Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni (IKA) UNPAD, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa PADIH UNPAD siap mendukung pemerintahan Prabowo – Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama dalam melakukan peninjauan legislasi dan penetapan yurisprudensi.

“Di Indonesia, terdapat sekitar 42 ribu peraturan mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan wali kota yang sering kali saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, dan multi interpretasi regulasi ini menghambat kemajuan ekonomi, termasuk iklim investasi dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh melalui program peninjauan legislasi,” ujar Bamsoet pada Sabtu (18/5/2024).

BACA JUGA:   Kata Ketua MPR Bamsoet Indonesia Terancam Inflasi, Apakah Benar?

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet dalam acara halalbihalal PADIH UNPAD di Jakarta pada Jumat (17/5/2024), yang juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UNPAD Prof. Sigid Suseno, serta para guru besar UNPAD seperti Prof. Romli Atmasasmita, Prof. Mike Komar, Prof. Ahmad Ramli, Prof. Eddy Damian, dan Prof. Gde Pantja Astawa.

Turut hadir juga para alumni doktor ilmu hukum UNPAD, antara lain Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2017 Prof. Muhammad Hatta Ali, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah, serta Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.

BACA JUGA:   Kata Ketua MPR Bamsoet Indonesia Terancam Inflasi, Apakah Benar?

Bamsoet menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil mengadopsi keadilan restoratif sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian perkara.

Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, hal ini bisa ditingkatkan dengan menjadikan yurisprudensi sebagai acuan dalam pembentukan undang-undang dan pengambilan keputusan dalam kasus serupa yang belum memiliki peraturan, serta dalam pengembangan ilmu hukum melalui peradilan.

“Yurisprudensi dapat memastikan konsistensi putusan hakim. Pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum yang jelas, karena putusan hakim dalam suatu kasus dapat menjadi acuan bagi hakim lain dalam memutuskan kasus serupa. Dengan demikian, keputusan hakim akan konsisten dan tidak berbeda secara signifikan,” jelasnya.

BACA JUGA:   Kata Ketua MPR Bamsoet Indonesia Terancam Inflasi, Apakah Benar?

Bamsoet juga menekankan bahwa anggota PADIH UNPAD berasal dari berbagai latar belakang profesi yang membanggakan, termasuk anggota MPR/DPR/DPD RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, PPATK, dosen, ASN, pengacara, serta profesional di bidang hukum.

“Keberagaman profesi dalam PADIH UNPAD, yang disatukan dalam komitmen kolektif dan diperkuat dalam ikatan silaturahmi, akan menjadi kekuatan sumber daya yang luar biasa, yang dapat digunakan untuk membangun negeri,” tutupnya.

Share this Article