INDORAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah menyambut baik dan mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto soal gubernur yang akan dipilih oleh DPRD, tidak lagi melalui pemilihan langsung atau Pilkada.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng Sudarsono memandang, sistem ini lebih simpel dan efisien daripada Pilkada. Namun pihaknya memberi catatan bahwa kandidat yang diusulkan dan dipilih DPRD ialah orang-orang yang memiliki kompetensi.
“Lebih simpel prosesnya, tinggal bagaimana nanti orang-orang kalau memang itu terjadi bener-bener orang-orang yang mampu (memimpin),” katanya di kompleks Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (31/12/2024).
Meski demikian, pihaknya sendiri belum mengeluarkan sikap resmi terkait wacana gubernur akan dipilih DPRD provinsi. Dia menyadari masih ada pro-kontra di kalangan elit partai karena sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan.
“Sebenarnya sih bisa dilihat dari sisi mananya dulu, karena kemarin sempat berkembang wacana seperti itu kan sebenarnya. Lihat saja lah perkembangan di lapangan, semua kan bisa dilihat dari sisi baiknya atau sisi mudahnya atau di mana lah,” beber dia.
Untuk saat ini pihaknya masih melihat situasi dan perkembangan yang ada di lapangan. Namun saat ditanya apakah siap melakukannya, dia bilang kalau sudah menjadi kebijakan harus dilaksanakan.
“Kalau masalah pemilihan dalam dewan (DPRD), lihat nanti perkembangannya. Sebenarnya kalau melaksanakan siap atau tidak siap, apa pun yang menjadi keputusan bersama harus siap,” ungkap adik kandung Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugino tersebut.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pesta demokrasi untuk memilih DPRD saja. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur hingga bupati. Sistem ini dianggap lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
Usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD ini disampaikan Ketum Partai Gerindra tersebut dalam Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis 12 Desember 2024.
Opsi ini dianggap Prabowo bisa menekan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada. Anggaran negara lebih baik digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Belum lagi banyaknya anggaran politik yang harus dikeluarkan peserta pilkada.