INDORAYA – Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jateng memikirkan nasib sebanyak 5.748 guru honorer.
Pasalnya angka tersebut tidak termasuk dalam jumlah usulan formasi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan diangkat pada tahun 2023 mendatang.
Sebanyak 5.748 guru ini merupakan sebagian dari guru honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK dan telah memenuhi nilai ambang batas (passing grade). Dari total 10.099 guru yang lolos passing grade, hanya 4.351 guru yang akan diangkat menjadi PPPK pada 2023 nanti.
Sekretaris FGPPNS Provinsi Jateng, Muhammad Rosyidi mengatakan, jumlah guru tersebut saat ini mengajar pada berbagai satuan pendidikan dari berbagai daerah di Jateng. Mereka adalah guru kategori P1 yang seharusnya turut diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK.
Terkait hal ini, pihaknya ingin agar nasib 5.748 guru honorer yang tidak termasuk dalam formasi pengangkatan PPPK diberikan kejelasan, terutama terkait penempatan. Apalagi saat ini sebagian kecil dari mereka terancam penghasilannya karena mengalami sejumlah masalah.
“Ada 33 guru diintimidasi yayasan, 27 guru dirumahkan, 6 guru dikosongkan jam mengajarnya dan 11 guru jam mengajarnya dikurangi,” ungkap Rosyidi dalam rapat yang membahas penentuan penempatan guru lolos passing grade prioritas pertama (P1) di Ruang Rapat Komisi E Gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (27/01/2023).
“Kami memohon Pemprov Jateng berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dalam penyelesaian guru P1 yang bekum dapat penempatan agar dapat turun jenjang ke SMP/SD,” lanjutnya.
Di sisi lain, FGPPNS Jateng juga meminta Komisi E DPRD Jateng untuk mengawal penyelesaian guru P1. DPRD Jateng diminta untuk mengakomodir aspirasi ini supaya guru P1 segera mendapatkan penempatan.
“Memohon Komisi E mengawal Pemprov dalam penuntasan P1 dapat dilakukan di tahun 2023 sesuai dengan komitmen Pak Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah P1 yang belum dapat penempatan,” kata Rosyidi.
Nasib 5.748 Guru Belum Jelas
Pada tahun 2022, Provinsi Jateng memiliki sebanyak 10.099 guru yang lolos passing grade PPPK. Namun dari jumlah ini, Pemprov Jateng hanya membuka 4.351 formasi. Jumlah inilah yang nantinya pada 2023 akan diangkat menjadi PPPK.
Sementara itu, masih ada sebanyak 5.748 guru honorer kategori P1 yang belum jelas nasibnya. Adapun rinciannya, 2.542 guru tidak mendapatkan formasi dan 3.206 guru lainnya harus menunggu over supply.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng, Suyanta mengatakan bahwa 5.748 guru tersebut merupakan calon guru PPPK yang sudah lolos seleksi dan menunggu penempatan.
Mereka ingin mendapatkan kejelasan terkait penempatan lantaran sebagian mengalami permasalahan dan terancam pendapatannya. Terkait usulan FGPPNS Jateng ini, Disdikbud masih membutuhkan waktu untuk mendiskusikannya dengan sejumlah pihak.
Maka beliau-beliau itu pengen segera ditempatkan, cuma kita bagaimana penempatannya itu kan ada jadwalnya. Tidak serta merta langsung. Jadi memang macem-macem, di waktu yang kosong misalnya,” ungkapnya.
“Ini kan menyangkut penghasilan mereka. Jadi kami ya maklum juga mereka (mengajak audiensi). Jadi kapannya ya kami koordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” lanjut Suyanta.
Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid menyatakan bahwa pihaknya akan mengakomodir aspirasi dari forum guru. Terkait hal ini, ia mengaku harus melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat.
Pasalnya masalahnya ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, daerah hanya menjalankannya. Namun, kata Hamid, DPRD Jateng berkomitmen untuk menjadwalkan audiensi bersama pemerintah pusat.
“Nanti kami Komisi E akan mengagendakan bersama-sama ke pemerintah pusat. Dari forum guru, Disdikbud Jateng dan Kemendikbudristek, juga BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan MenPAN-RB (Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” jelas Hamid.
