INDORAYA – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Koordinasi “Menjaga Kondusivitas Wilayah Jawa Tengah dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak Tahun 2024” di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (4/9/2023).
Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen. Hadir dalam acara ini perwakilan dari KPU Jateng, Bawaslu Jateng, DPRD Jateng, Polda Jateng, Kodim IV/Diponegoro. Ada pula para kepala OPD di lingkup Pemprov serta jajaran kepala daerah se-Jateng.
Rakor koordinasi ini bertujuan untuk mematangkan persiapan dan kesiapan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 serta Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Dalam sambutannya, Wagub Jateng Gus Yasin memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi potensi permasalahan pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Dia juga menyebutkan upaya pencegahan.
Menurutnya, isu strategis pertama yang menjadi fokus pencegahan yaitu netralitas atau keberpihakan Aparatul Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dalam mendukung serta memfasilitasi peserta Pemilu 2024.
Selain itu, permasalahan lainnya yang diprediksi akan muncul yaitu adanya politik uang, kampanye hitam, serta penggunaan politik identitas dan penyebaran konten hoaks di media sosial.
“Ada juga politik transaksional Caleg, pasangan calon tim kampanye, dan tim sukses. Penggunaan media sosial untuk black campaing, penyebaran isu hoaks, politik identitas, dan ujaran kebencian, serta pelaksanaan tahapan Pemilu serta penyusunan daftar pemilih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Yasin membeberkan sejumlah langkah pencegahan. Pertama, meningkatkan pelayanan terhadap pencalonan, baik perseorangan atau parpol. Akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan.
“Kedua, parpol harus meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat, juga meningkatkan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada,” ucap Gus Yasin.
Upaya ketiga yaitu peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada. Dalam prosesnya, Pemprov meminta seluruh kepala daerah untuk menyiapkan skema pencegahan potensi kerawanan.
“Saya minta juga unsur Polri, TNI, BIN, BINDA, unsur intelegen harus lebih menguatkan koordinasi untuk mencegah konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari Indeks Kerawanan Pemilu,” bebernya.
“Kelima organisasi kemasyarakatan dan jaringan relawan agar memperluas jaringan pemantauan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis,” imbuh Gus Yasin.
Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi, mulai dari KPU Jateng, Bawaslu Jateng, Polda Jateng, maupun instansi lain melaporkan situasi terkini serta kesiapan menuju Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
“Kita harus mendorong suksesnya Pemilu dari unsur pemerintah hingga masyarakat untuk mewujudkan suasana Pemilu aman, damai, tertib, dan lancar,” tandas Gus Yasin.