INDORAYA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengklaim tidak ada gejolak kelangkaan LPG 3 Kg atau gas melon di wilayahnya seperti halnya yang terjadi di DKI Jakarta.
Kepala Dinas ESDM Jateng Boedyo Dharmawan mengklaim, kondisi di Jateng berbeda dengan DKI Jakarta dan sekitarnya di mana masyarakat kesusahan dalam mendapatkan LPG hingga harus mengantre panjang di pangkalan resmi.
“Kalau di DKI (Jakarta) lagi ramai menteri sampai turun, di sana jadi pembahasan juga di DPR,” katanya kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Diketahui Per 1 Februari, pengecer di warung-warung dilarang menjual LPG 3 Kg dan penjualan hanya dilakukan di pangkalan resmi. Kondisi ini membuat terjadinya gejolak di masyarakat.
Boedyo mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke pihaknya terkait masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas elpiji subsidi.
“Tapi kalau di sini selow selow saja, belum ada aduan. Biasanya kita (ada laporan) masuk, ada portal pengaduan (jika terjadi kelangkaan),” ujar dia.
ESDM Jateng terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi stok pasokan serta distribusi gas LPG 3 Kg agar sampai ke masyarakat secara tepat sasaran.
“Kami satu tim untuk memantau pendistribusian LPG, termasuk kelangkaan dan sebagainya kasus kasus pendistribusian LPG,” ucap dia.
Terkait larangan penjualan LPG 3 Kg di pengecer, menurut Boedyo jumlah dan sebaran pangkalan di Jawa Tengah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, jumlah pangkalan yang ada di Jawa Tengah sebanyak 54 ribu. Jumlah ini pun akan terus diperbanyak supaya masyarakat bisa mendapatkan LPG sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Di Jawa Tengah ada sekitar 8 ribuan desa. Artinya satu desa itu sudah ada 5 sampai 6 pangkalan, di pangkalan ini menjual LPG menggunakan HET,” ungkapnya.