INDORAYA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar negara tidak perlu menyediakan makanan untuk para koruptor yang sedang menjalani hukuman di penjara.
Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah memberikan alat pertanian agar koruptor bisa bertani dan mencukupi kebutuhan mereka dari hasil kerja keras sendiri.
Usulan tersebut disampaikan Johanis sebagai tanggapan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara khusus untuk koruptor di pulau terpencil. Johanis mendukung gagasan tersebut.
“Pemerintah tidak perlu memberi mereka makanan, cukup sediakan alat pertanian agar mereka bisa berkebun atau bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dengan hasil kerja keras mereka,” ujar Johanis melalui pesan tertulis pada Selasa (18/3/2025).
Selain itu, Johanis juga mengusulkan agar hukuman bagi pelaku korupsi diperberat, dengan menetapkan pidana badan minimal 10 tahun. Ia percaya hal ini dapat memberikan efek jera, baik bagi koruptor maupun masyarakat umum, untuk menghindari tindak pidana korupsi.
Saat ini, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) masih mengatur hukuman minimal satu tahun penjara (Pasal 3).
“Saya berharap hukuman bagi pelaku korupsi diperberat dengan pidana badan minimal 10 tahun hingga hukuman seumur hidup. Hal ini akan membuat orang merasa takut untuk melakukan korupsi,” kata Johanis.
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan rencana untuk mendirikan penjara khusus bagi koruptor di pulau terpencil, di mana mereka tidak bisa keluar.
“Saya akan sediakan dana untuk penjara di tempat yang terpencil, mereka tidak bisa keluar. Kalau mereka keluar, biar bertemu hiu,” ujar Prabowo pada Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, banyaknya korupsi dapat membawa negara ke ambang kehancuran, sehingga ia bersikap tegas terhadap tindak pidana tersebut. Prabowo juga menegaskan bahwa ia siap mengambil langkah ekstrem dengan mengusir koruptor dari Indonesia.
“Mereka harusnya tahu saya siap mati untuk bangsa ini. Mafia manapun saya tidak takut, apalagi dengan dukungan Kapolri, TNI, dan para guru,” tegas Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
“Koruptor-koruptor ini yang membuat guru, dokter, perawat, dan petani kesulitan. Kita akan usir mereka dari Indonesia jika perlu,” tambahnya.