INDORAYA – Penguatan fasilitas pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan akses pendidikan yang inklusif di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya ini sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan.
Data terkini menunjukkan bahwa di Jateng terdapat sekitar 27.800 peserta didik dengan disabilitas pada 2025, menjadikannya salah satu provinsi dengan jumlah signifikan setelah Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Angka ini menuntut kita untuk terus memperkuat fasilitas pendidikan khusus, baik di Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusi,” kata Heri Londo, sapaan akrabnya.
Selain itu, Heri menyoroti peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai OPD pelaksana utama dalam mengelola pendidikan khusus. Termasuk penyediaan guru pembimbing khusus, sarana prasarana ramah ABK dan program asesmen yang tepat.
“Fasilitas yang memadai akan membantu ABK mengembangkan potensi mereka secara optimal, mulai dari PAUD hingga jenjang menengah,” ujarnya.
Menurut Heri, penguatan ini tidak hanya tentang penambahan ruang kelas atau alat bantu, tapi juga pelatihan guru dan koordinasi dengan orang tua.
Ia mencontohkan bahwa banyak ABK masih menghadapi hambatan akses karena distribusi fasilitas yang belum merata di wilayah pedesaan.
Ia juga mendorong pemanfaatan anggaran daerah untuk rehabilitasi SLB dan pengembangan sekolah inklusi, agar lebih banyak anak yang bisa belajar bersama teman sebaya tanpa diskriminasi.
“Ini sejalan dengan target peningkatan kualitas SDM di RPJMD Jateng, di mana setiap anak berhak atas pendidikan yang layak,” tambahnya.
Heri Londo mengajak semua stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten/kota, untuk berkolaborasi dalam identifikasi dan pendampingan ABK sejak dini.
“Dengan fasilitas yang kuat, kita bisa wujudkan masyarakat inklusif di mana ABK tidak tertinggal,” tegasnya. [Adv]
