Ad imageAd image

Dua ASN Dekati Parpol Ingin Maju Pilwakot Semarang, Ombudsman Ingatkan Etika Pelayanan Publik

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 704 Views
3 Min Read
Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Siti Farida. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Dua pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mulai mendekat ke partai politik untuk ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Dua ASN itu yakni Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin dan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan. Keduanya mengikuti penjaringan Pilwakot Semarang melalui partai politik.

Iswar Aminuddin sudah mendaftar sebagai bakal calon wali kota melalui empat partai. Yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PSI, dan Partai Gerindra. Adapun Ade Bhakti mendaftar bakal calon wali kota melalui PDI Perjuangan.

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Siti Farida mengatakan, tidak masalah jika ASN ikut penjaringan Pilkada. Karena mencalonkan diri ialah bagian dari hak warga negara.

BACA JUGA:   Viral Video Puluhan Remaja Serang Warga Semarang dengan Celurit, Polisi Sebut Kesalahpahaman

Namun jika dilihat dari sisi etika pelayanan publik, dia mengingatkan bahwa ASN harus mengutamakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sehingga kalau bisa hal yang mengarah pada konflik kepentingan dihindari.

“Kalau kita lihat dari etika pelayanan publik, yang paling prinsip adalah penyelenggara pelayanan harus meminimalisir sedemikian rupa terkait konflik kepentingan,” kata Siti Farida saat ditemui di Kantor Ombudsman Jateng, Selasa (14/5/2024).

Dia mengingatkan kepada Sekda dan Sekretaris Damkar Kota Semarang jangan sampai penjaringan yang dilakukan pada Pilkada 2024 tidak mengganggu sektor pelayanan publik. Pasalnya di dalam politik sangat rawan konflik kepentingan.

BACA JUGA:   Ditemukan Enam Anggota Keluarga ODGJ di Semarang, Pemkot Bakal Beri Perhatian Khsusus

“Kita tinggal menilai apakah nanti proses seperti itu berdampak pada pelayanan publik, termasuk dalam hal tadi konflik kepentingan,” kata Farida.

“Karena konteksnya juga calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari PNS, karena tugas penyelenggara pelayanan publik, tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh membeda-bedakan,” imbuh dia.

Pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang ikut penjaringan Pilkada. Dia juga mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawai Daerah (BKD) untuk mengkaji masalah ini.

“Ini baru menyatakan (maju Pilkada, belum mencalonkan dan belum tentu dicalonkan. Ini yang kami dorong kepada BKD untuk segera memformulasikan bersama BKN, karena ini kebijakan kepegawaian di pusat,” imbuh Farida.

BACA JUGA:   Curiga Hasil Keterangan Pelaku Pabrik Ekstasi di Semarang, Polisi: Sangsi

Di luar itu, pihaknya tentu menghormati hak politik seluruh warga negara. ASN juga boleh mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun yang terpenting selama masih menjabat tidak melupakan tugas pelayanan publik.

“Hal yang juga perlu ditekankan adalah kita menghormati hak politik seseorang untuk mencalonkan dan dicalonkan. Tidak kemudian membatasi, tidak. Kita hanya memastikan meyakinan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan normatifnya,” tandas Farida.

Sebagai informasi, menurut UU, selama belum memasuki masa tahapan Pemilu, ASN tidak wajib mundur. Dalam Pasal 59 ayat (3) UU 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan, pengunduran diri dilakukan sejak ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.

Share this Article
Leave a comment