INDORAYA – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Kota Semarang, Minggu (30/11/2025).
Dalam Rakerwil tersebut, DPW PKS Jateng menyiapkan berbagai langkah politik ke depan. Di antaranya ialah membidik sebanyak 18 kursi di DPRD Jateng dan memperkuat agenda kerakyatan.
Ketua DPW PKS Jateng, Hadi Santoso menegaskan, Rakerwil kali ini tidak lahir sebagai agenda rutin yang sekadar memenuhi kalender organisasi. Ia menyebut forum ini sebagai titik start perubahan besar, tempat seluruh kader diajak menata ulang pola berpikir dan memperbaiki efektivitas kerja politik di akar rumput.
Target 18 kursi tersebut, kata Hadi, bukan ambisi kosong. PKS Jateng menancapkan langkah berdasarkan empat pilar strategi: amanah Munas dan Rakernas, arah visi Muswil, data real-time hasil survei elektabilitas, serta temuan mendalam dari sensus anggota pelopor yang menjadi tulang punggung gerakan.
“Pada saat rapat koordinasi ini, kita ingin melakukan perubahan fundamental yakni mindset dan cara kerja,” kata Hadi Santoso di hadapan para kader PKS Jateng.
Tak hanya fokus pada strategi pemenangan elektoral, sorotan utama dalam Rakerwil ini justru tertuju pada isu kerakyatan, khususnya problem kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan serius di Jawa Tengah.
Hadi memaparkan, berdasarkan data per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen atau setara dengan 3,37 juta jiwa.
Meskipun angka ini turun dari 9,58 persen pada September 2024, PKS menilai penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk mengejar target pembangunan daerah.
“Angka 9,48 persen kemiskinan turun dari 9,58 persen, turun sekitar 30 ribu jiwa. Padahal target Jawa Tengah turun ke angka 7 persen, jadi masih ada pekerjaan rumah sebesar 2 persen lagi yang harus kita selesaikan bersama,” tandas Hadi.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, per Agustus 2025, jumlah pengangguran di Jateng sebanyak 1,04 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 persen. Angka ini membaik jika dibandingkan periode Agustus 2024 yang berada di level 4,78 persen.
Merespons dinamika sosial tersebut, PKS berkomitmen menjalankan delapan program unggulan DPP sebagai solusi konkret. Meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS.
Selain itu program Akademi Pemimpin Indonesia (API), Transformasi Digital PKS (TOTAL-PKS), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), dan Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).
Kepedulian partai terhadap kondisi masyarakat juga dibuktikan melalui aksi nyata dalam respon kebencanaan. Hadi menyebutkan bahwa struktur partai telah turun tangan membantu penanganan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti di Banjarnegara dan Cilacap.
“Langkah ini menegaskan posisi PKS yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian elektoral, tetapi juga hadir sebagai pelayan rakyat yang responsif terhadap kondisi sosial dan kebencanaan di daerah,” pungkas Hadi Santoso.
