INDORAYA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyoroti banyaknya para masyarakat yang menunggak membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan progres penerimaan pajak yang jauh dari target yang ditetapkan tahun 2024.
Diketahui berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, ada sebanyak 2,6 juta penunggak pajak. Selain itu progres penerimaan PKB juga baru 67,68 persen dari target yang sudah ditetapkan pada tahun 2024, yakni Rp6,5 triliun.
Sementara untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) progresnya saat ini mencapai 76,05 persen. Pajak lainnya seperti Pajak Air Permukaan (PAP) 72 persen dan Pajak Alat Berat (PAB) 0 persen.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Dedy Endriyanto mengakui penerimaan PKB masih sangat rendah. Untuk itu, pihaknya terus mendorong agar tiap UPPD dapat mengejar target pendapatan.
“PKB itu salah satu andalan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dan, selama ini memang penerimaannya masih rendah. Kami di sini terus mendorongnya sekaligus berusaha memberikan solusi dalam hal penerimaan PAD,” katanya di Ruang Rapat UPPD Kabupaten Sragen, Selasa (29/10/2024).
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jateng Nadi Santoso mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi, khususnya realisasi PKB agar mencapai target. Dia juga memaparkan program terbaru yang diharapkan dapat menggenjot penerimaan PKB.
“Dalam hal penagihan, khususnya PKB, kami tetap melaksanakan door to door dan pada Oktober baru launching gerakan ‘sengkuyung’ dengan menyebarkan surat tagihan. Tercatat, ada 2,6 juta WP (wajib pajak) yang menunggak,” ungkap dia.
“Harapannya, ada validasi data WP dan jumlah kendaraan. Selain itu, upaya kepatuhan masyarakat dari Kepolisian juga terus dilakukan. Hasilnya, kesadaran masyarakat juga masih rendah,” imbuh Nadi Santoso.