INDORAYA – DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap yang masih tinggi. Tercatat pada 2024, jumlah penduduk miskin di Cilacap mencapai 186.080 jiwa atau 10,68 persen.
Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Anton Lami Suhadi mengatakan bahwa mengangani persoalan kemiskinan butuh sinergi dengan sejumlah pihak sehingga tingkat kemiskinan dapat diminimalisir secara cepat.
Pihaknya pun meminta agar Pemkab Cilacap lebih menggencarkan lagi program-program pengentasan kemiskinan. Termasuk menggandeng pihak swasta, BUMN, dan BUMD.
“Perlu adanya strategi dalam penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Termasuk, penyaluran corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta, BUMN seperti Pertamina dan PLN, dan BUMD seperti Bank Jateng dan BPR,” katanya di Pendopo Kabupaten Cilacap, Senin (17/2/2025).
Sementara Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Muhammad Afif menilai masih perlu adanya evaluasi agar penyaluran program bantuannya lebih tepat sasaran. Selain itu, keterpaduan data masyarakat miskin butuh dikaji ulang.
“Kemudian soal kerjasama dalam penyaluran CSR juga perlu lebih diarahkan kembali agar tidak jalan sendiri-sendiri,” ungkap politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) tersebut.
Pj Bupati Cilacap M. Arief Irwanto menyambut baik kunjungan dari Komisi C DPRD Jateng. Pihaknya pun berharap masukan ini dapat menjadikan penanganan kemiskinan di wilayahnya lebih terarah.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap Sujito mengaku tingkat pengangguran yang memicu kemiskinan di Cilacap masih tinggi. Namun, tingkat pengangguran itu masih berada di ranking 2 setelah Kabupaten Brebes.
Untuk langkah konkrit, Pemkab sudah melakukannya setiap triwulan, diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat seperti pemberian bantuan modal dan alat usaha.
Selain itu, penyaluran bansos dan perbaikan sarana/ prasarana seperti program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), program kelistrikan, dan perbaikan sanitasi.
“Soal CSR, pada 2024 telah tersalurkan sekitar Rp 30 miliar dan Rp 13 miliar diantaranya untuk program pengentasan kemiskinan seperti program perbaikan RTLH dari Pertamina dan kelistrikan dari PLN,” beber Sujito.