INDORAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) mengundang mahasiswa untuk berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang tengah dihadapi di provinsi tersebut.
Kegiatan diskusi tersebut digelar dalam forum bertajuk Coffee Morning & Serap Aspirasi Generasi Muda bersama mahasiswa Cipayung Plus, di Ruang Badan Anggaran DPRD Jateng, pada Rabu (10/9/2025).
Cipayung Plus merupakan koalisi dari tujuh organisasi kemahasiswaan utama, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Jateng, Sumanto, hadir bersama para Wakil Ketua DPRD seperti Heri Pudyatmoko alias Heri Londo, Mohammad Saleh, Setya Arinugroho, dan Sarif Abdillah, serta sejumlah anggota dari berbagai komisi DPRD Jateng.
Para mahasiswa dari Cipayung Plus menyampaikan sejumlah isu penting kepada pimpinan dan anggota DPRD. Beberapa isu utama yang diangkat meliputi rendahnya Upah Minimum Provinsi (UMP), masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), transparansi anggaran DPRD, serta kritik terhadap gaya hidup mewah pejabat publik.
Ketua PMKRI Jateng-DIY, Nathael Bremana WB, mengungkapkan posisi UMP Jawa Tengah cukup ironis karena masih lebih rendah dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, meskipun APBD dan PAD di Jateng relatif besar.
“Kalau bisa, tunjangan atau dana aspirasi diberikan langsung kepada masyarakat. Itu akan jauh lebih meringankan, atau bahkan bisa dibuat program jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi, UMKM, bantuan usaha kecil, dan lain sebagainya,” ujar Nathael.
Lebih lanjut, Nathael menyebutkan hasil diskusi Cipayung Plus Jateng yang menuntut agar transparansi penggunaan anggaran DPRD dilakukan secara digital dan real time. Menurutnya, hal ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas.
“Kami juga mendesak pejabat publik tidak hidup berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan,” tambahnya.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, langsung memberikan tanggapan terhadap aspirasi mahasiswa tersebut, terutama terkait UMP Jawa Tengah yang masih dianggap rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali. Ia berjanji DPRD akan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan penetapan UMP.
“Ini akan kita suarakan terus supaya Jawa Tengah bukan menjadi kebanggaan UMP-nya murah, tapi kesejahteraan dulu yang harus kita berikan,” tegas Sumanto.
Menurutnya, kesederhanaan pejabat harus tercermin dalam tindakan nyata, salah satunya lewat kebijakan DPRD bersama Pemprov Jateng yang setiap tahun mengalokasikan dana untuk memperbaiki sekitar 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) serta memberikan akses listrik bagi warga kurang mampu.
Selain itu, DPRD juga berkomitmen membuka ruang partisipasi publik dalam setiap pembahasan peraturan daerah (perda).
“Iya, termasuk nanti dalam hal pembahasan perda, partisipasi publik itu kan dalam undang-undang ada. Perda nanti harus betul-betul bisa berguna, bukan hanya dibuat tanpa eksekusi,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti aspek keamanan dalam aksi unjuk rasa. Sumanto menegaskan bahwa polisi harus menjaga para demonstran agar aspirasi mereka tersampaikan dengan baik sekaligus mencegah adanya penyusup yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
“Polisi tugasnya menjaga demonstran, aspirasi mereka harus tertampung. Mereka harus dijaga,” tegas Sumanto.
