Ad imageAd image

DPRD Jateng Minta Disdikbud Kaji Ulang Larangan Studi Tur bagi Sekolah

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 6.8k Views
3 Min Read
Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid. (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan nota dinas yang berisi larangan studi tur bagi sekolah yang berada di bawah naungannya, yakni SMA, SMK, dan SLB negeri.

Aturan tersebut dikeluarkan buntut peristiwa kecelakaan bus yang melibatkan rombongan studi tur siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Ketua Komis E DPRD Jateng, Abdul Hamid setuju dengan larangan ini. Terlebih sejak adanya aturan zero pungutan bagi sekolah yang sudah diterapkan beberapa tahun lalu untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) dengan dalih studi tur.

BACA JUGA:   Sebanyak 602 Hektare Sawah di Cilacap Terdampak Kekeringan

Meski begitu, dia menilai kecelakaan bus wisata yang terjadi di Subang tidak bisa dijadikan patokan larangan tersebut karena kejadian ini adalah musibah. Sehingga pihaknya meminta Disdikbud Jateng untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang.

Menurut Hamid, larangan studi tur sekolah yang diterapkan Disdikbud Jateng perlu dievaluasi. Terlebih ada pembelajaran outing class untuk siswa SMA dan ada kunjungan industri (KI) untuk SMK.

Sehingga studi tur ini tidak hanya untuk bersenang-senang atau piknik. Melainkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, seperti pergi ke museum atau melakukan kunjungan ke sekolah yang memiliki prestasi.

BACA JUGA:   Gerindra Jateng Singgung Potensi Kegaduhan Politik Jika Pemilu 2024 Diubah Proporsional Tertutup

“Kami mengharap ada evaluasi, untuk dijadikan patokan bagaimana study tour itu sudah dibolehkan kembali. Mungkin dengan format yang lebih mendidik dari tujuan study-nya, ada pengalaman dari sisi kependidikan atau ilmu pengetahuan itu lebih menarik, tidak hanya sekadar untuk refreshing jalan-jalan saja,” katanya saat dihubungi, Senin (20/5/2024).

Terkait larangan studi tur karena sekolah menerapkan zero pungutan, dia bilang sebenarnya juga banyak aspirasi dari masyarakat yang ingin anak-anak mereka berekreasi atau melakukan studi tu sebelum lulus.

“Tapi aspirasi dari masyarakat sudah banyak ketika anak-anak lulusan SMA/SMK itu juga pengen study tour,” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

BACA JUGA:   Tugas Pertama Pj Gubernur Jateng untuk Bupati/Wali Kota, Ciptakan Iklim Pemilu 2024 Kondusif

Hamid berharap ke depan ada perubahan peraturan studi tur supaya diizinkan kembali, namun dengan kemasan yang lebih baik. Menurutnya, studi tur bisa dijadikan ajang berkumpul dan siswa bisa mengekspresikan diri sebelum lulus sekolah.

“Harapan saya nanti kalau seumpama itu (peraturan) bisa diubah dalam peraturan yang baru itu sudah dibolehkan kembali untuk study tour. Ini merupakan kreatifitas dari masing-masing sekolah akan mengemas gantinya study tour itu,” tandasnya.

Share this Article