INDORAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Imam Teguh Purnomo mengaku keberatan jika alokasi anggaran bidang infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak terkena kebijakan efisiensi anggaran.
Diketahui alokasi anggaran untuk perbaikan jalan rusak yang semula Rp100 juta per kilometer kini menjadi Rp20 hingga Rp30 juta setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu sejumlah proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga ditangguhkan atau disetop sementara. Seperti peningkatan ruas jalan Parakan-Patean di Kabupaten Temanggung dengan pagu anggaran Rp20 miliar.
Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh Purnomo merasa keberatan anggaran bidang infrastruktur terkena efisiensi. Pasalnya infrastruktur merupakan pelayanan dasar yang sifatnya wajib karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat.
“Kalau di Jawa Tengah ada efisiensi anggaran kalau itu nanti yang diefiensikan mengambil infrastruktur, menurut saya, kami agak keberatan,” katanya saat dihubungi wartawan, Jumat (14/2/20250.
Dia menyebut dengan kondisi banyaknya ruas jalan berlubang di Jawa Tengah karena faktor cuaca ekstrem dan bencana, tentu membutuhkan anggaran yang besar dalam melakukan perbaikan.
“Karena menurut saya seperti saya sampaikan jalan di Jawa Tengah banyak yang rusak,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng tersebut.
Menurutnya, pemeliharaan jalan dengan menggunakan APBD Pemprov Jateng sebetulnya masih kurang. Dengan adanya efisiensi ini dinilainya akan semakin susah membuat jalan di Jateng dalam kondisi mantap 100 persen.
“Dari PAD (pendapatan asli daerah) kita, kalau dana punya Jawa Tengah khususnya jalan yang milik provinsi Jawa Tengah kita pun juga susah untuk menganggarkan, belum yang sektor lain lainnya lagi,” ungkap Imam.
Pihaknya meminta Pemprov Jateng selektif dalam melakukan identifikasi pos-pos anggaran mana yang akan terkena efisiensi. Dia menegsakan, jangan sampai sektor yang prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur terganggu.
Lebih lanjut mana saja anggaran yang terdampak, dia menyebut nantinya akan ada pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jateng.
“Kita belum diajak rembukan sama TAPD tim anggaran pemerintah daerah. Jadi kita belum tahu efisiensi yang akan dilakukan apa saja belum tahu,” tandas Imam Teguh Purnomo.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Provinsi Jateng Hanung Triyono menilai, anggaran perbaikan jalan Rp 20 hingga Rp30 juta masih kurang.
Idealnya membuat jalan dalam kondisi mantap membutuhkan biaya Rp100 juta per kilometer. Dia mengakui anggaran perawatan infrastruktur memang besar namun kondisi keuangan juga terbatas.
“Tapi saat ini anggaran kita hanya rata-rata Rp 20-30 juta per kilo meter. Karena memang kondisi keuangan itu tidak terlalu bagus bagi APBN maupun APBD,” ungkap Hanung.
Berdasarkan data DPU BMCK, kondisi jalan hingga awal tahun 2025 mantap 91,47 persen. Saat ini pihaknya berupaya melakukan perbaikan jalan rusak dengan prioritas jalan rusak parah yang kebanyakan terjadi di wilayah Pantura Jateng.