INDORAYA – Ketimpangan kesejahteraan masih terjadi di Jawa Tengah. Di Jateng masih ada sekitar 11,28 persen warga miskin di Jateng yang tak memiliki jamban dan juga tak buang hajat di jamban pribadi maupun bersama.
Angka kemiskinan di Jateng per September 2021 sebanyak 11,25 persen atau sekitar 3,9 juta jiwa. Maka, jika dikalikan angka tersebut, jumlah penduduk miskin yang saat ini belum memiliki jamban dan tak buang hajat di jamban pribadi/bersama lebih dari 400 ribu orang.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menyampaikan hal itu merupakan persoalan serius di Jateng. Bukan hanya soal kemiskinan namun juga akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.
Apalagi jika masih ada masyarakat yang membuang hajat di sungai, maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.
“Ini masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. Maka DPRD mendorong alokasi bantuan yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Heri Pudyatmoko.
Dalam data BPS menyebutkan pada Maret 2021 tercatat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama sebesar 88,72 persen. Meski meningkat, angka itu tetap menjadi warning bagi Pemprov Jateng.
Jika lebih di detailkan, maka jumlah warga yang tak memiliki jamban pribadi jauh lebih besar. Lantaran sebagian warga yang tak punya jamban terdata buang hajat di tempat komunal atau bersama.
Karena jadi persoalan serius, Heri Pudyatmoko yang merupakan anggota DPRD Jateng dari Dapil 9 (Purworejo, Wonosobo, Temanggung) mengatakan alokasi bantuan RTLH (Rumah Tak Layak Huni) jadi penting dan signifikan untuk menurunkan kemiskinan.
Pada tahun 2022 ini, Pemprov Jateng ditarget mampu melakukan perbaikan pada sebanyak 11.417 rumah tak layak huni (RTLH). Fokus sasaran untuk menangani RTLH di kabupaten yang masuk dalam kategori intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE).
Di Jawa Tengah sendiri ada beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Per Maret 2021, angka kemiskinan di Klaten (13,49%), Banyumas (13,66%), Sragen (13,83%), Rembang (15,8%), Banjarnegara (16,23%), Purbalingga di angka (16,24%), Pemalang 16,56%, Brebes 17,43%, Wonosobo 17,67% dan Kebumen sebesar 17,83%. (Advetorial-IR)