INDORAYA – Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, inovasi dalam meningkatkan keterbukaan publik perlu dilakukan di daerah-daerah.
Keterbukaan publik tidak hanya penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengatakan, dalam era informasi yang semakin maju, masyarakat semakin menuntut transparansi dari pemerintah terkait dengan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
“Keterbukaan publik bukan hanya soal menginformasikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Heri dalam FGD di Temanggung (30/1) sore.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita kepada publik,” tegas Heri.
Heri menambahkan, pemerintah daerah bahkan hingga di tingkat desa, harus memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah harus menyediakan platform digital yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari situs web resmi, aplikasi mobile, hingga media sosial untuk memberikan informasi yang mudah diakses dan transparan,” ujar Heri.
Penerapan teknologi ini, menurut Heri, harus diiringi dengan pengelolaan data yang baik dan sistem yang dapat diandalkan.
Selain itu, Heri juga mendorong penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan e-government, di mana layanan publik dapat diberikan secara lebih cepat dan efisien.
Sistem e-government ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan administratif dengan lebih mudah dan tanpa birokrasi yang rumit.
“Kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan adalah aspek terpenting dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat,” katanya.
Heri juga mengungkapkan bahwa keterbukaan publik yang optimal harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan oleh masyarakat.
Ia mendorong agar masyarakat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, baik melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, maupun melalui platform online yang memungkinkan warga melaporkan temuan atau keluhan terkait pelayanan publik.
“Pemerintah harus memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemerintahan,” ujarnya.
“Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur, masyarakat bisa berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi untuk kepentingan bersama,” lanjutnya.
Heri juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk lembaga atau tim yang dapat melakukan evaluasi dan audit terhadap kebijakan serta penggunaan anggaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran daerah digunakan dan apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
