INDORAYA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Publik menduga bencana di sejumlah wilayah Sumatera tersebut berkaitan dengan praktik illegal logging atau pembalakan liar. Kecurigaan ini menguat setelah berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan tumpukan kayu gelondongan yang ikut hanyut terbawa arus banjir di beberapa titik.
Oleh sebab itu, Abdul menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan meminta keterangan terkait isu tersebut.
Rencananya, kementerian terkait akan hadir di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (4/12/2025) untuk membahas penyebab bencana dan kondisi kerusakan lingkungan di Sumatera.
Menurutnya, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan rinci mengenai sejauh mana praktik illegal logging terjadi hingga memicu kerusakan lingkungan yang diduga menjadi salah satu penyebab meluasnya banjir.
“Hari Kamis kita panggil RDP dari Kemenhut. Kalau tidak ada illegal logging, mestinya arus banjir hanya membawa lumpur. Kenyataannya, yang terbawa justru kayu-kayu besar,” kata Abdul saat ditemui Indoraya.news di Stasiun Semarang Tawang, Minggu (30/11/2025) siang.
Politisi PKS itu juga mendesak Kementerian Kehutanan dan aparat kepolisian untuk turun lebih serius dalam melakukan investigasi menyeluruh, baik terkait penyebab banjir dan longsor maupun indikasi pembalakan liar yang memperparah kerusakan lingkungan di kawasan terdampak.
“Korban banjir tidak bisa lagi dihindari jika praktik illegal logging terus terjadi. Ini harus diselidiki,” tegas Abdul Kharis.
Pihaknya juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan pembalakan hutan yang merusak ekosistem.
“Pak Prabowo dengan segala ketegasannya harus segera menyelesaikan persoalan illegal logging atau pembalakan hutan,” pungkasnya.
DPR RI Soroti Isu Pembalakan Liar Usai Banjir Sumatera, Kemenhut Bakal Dipanggil
INDORAYA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Publik menduga bencana di sejumlah wilayah Sumatera tersebut berkaitan dengan praktik illegal logging atau pembalakan liar. Kecurigaan ini menguat setelah berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan tumpukan kayu gelondongan yang ikut hanyut terbawa arus banjir di beberapa titik.
Oleh sebab itu, Abdul menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan meminta keterangan terkait isu tersebut.
Rencananya, kementerian terkait akan hadir di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (4/12/2025) untuk membahas penyebab bencana dan kondisi kerusakan lingkungan di Sumatera.
Menurutnya, Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan rinci mengenai sejauh mana praktik illegal logging terjadi hingga memicu kerusakan lingkungan yang diduga menjadi salah satu penyebab meluasnya banjir.
“Hari Kamis kita panggil RDP dari Kemenhut. Kalau tidak ada illegal logging, mestinya arus banjir hanya membawa lumpur. Kenyataannya, yang terbawa justru kayu-kayu besar,” kata Abdul saat ditemui Indoraya.news di Stasiun Semarang Tawang, Minggu (30/11/2025) siang.
Politisi PKS itu juga mendesak Kementerian Kehutanan dan aparat kepolisian untuk turun lebih serius dalam melakukan investigasi menyeluruh, baik terkait penyebab banjir dan longsor maupun indikasi pembalakan liar yang memperparah kerusakan lingkungan di kawasan terdampak.
“Korban banjir tidak bisa lagi dihindari jika praktik illegal logging terus terjadi. Ini harus diselidiki,” tegas Abdul Kharis.
Pihaknya juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas menghentikan kegiatan pembalakan hutan yang merusak ekosistem.
“Pak Prabowo dengan segala ketegasannya harus segera menyelesaikan persoalan illegal logging atau pembalakan hutan,” pungkasnya.
Badan SAR Nasional (Basarnas) mencatat, korban meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh kini mencapai 447 orang. Selain itu, 399 orang lainnya yang berasal dari tiga provinsi tersebut masih dinyatakan hilang.
Berdasarkan data, total korban yang terdampak bencana banjir, banjir bandang, dan longsor di tiga provinsi itu sebanyak 33.620 orang, dengan 33.173 di antaranya sudah berhasil dievakuasi
Rinciannya, di Aceh, 1.146 orang terdampak, dengan 102 meninggal dan 116 masih hilang. Di Sumatra Utara, 3.029 orang terdampak, dengan 217 orang meninggal dan 168 masih hilang. Sementara di Sumatra Barat, 29.445 orang terdampak, 128 orang meninggal, dan 115 masih hilang.
