INDORAYA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak ada indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam sistem informasi mereka.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (20/09/2024).
Dwi juga menambahkan bahwa data yang tersebar bukan terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Meski demikian, DJP berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta kepolisian untuk menyelidiki dugaan kebocoran ini.
DJP berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan meningkatkan keamanan sistem informasi dan infrastruktur mereka. Selain itu, mereka mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi, seperti memperbarui antivirus, mengganti kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan mencurigakan.
Masyarakat yang menemukan dugaan kebocoran data terkait DJP bisa melapor melalui kanal Kring Pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, atau situs pengaduan.pajak.go.id dan wise.kemenkeu.go.id.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta DJP untuk melakukan evaluasi terkait dugaan kebocoran data NPWP dan akan mengadakan konferensi pers setelah evaluasi selesai.
Dugaan kebocoran ini muncul setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums, yang mengklaim ada 6 juta data NPWP yang dijual oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024. Selain NPWP, data lain yang terungkap termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan data lainnya dengan harga jual mencapai Rp150 juta.
Teguh juga menyebutkan bahwa data yang bocor termasuk informasi milik Presiden Joko Widodo dan keluarganya, serta beberapa menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds juga mengunggah informasi mengenai kebocoran ini di platform X, meskipun mereka menyatakan bahwa keaslian informasi tersebut belum terverifikasi.
