INDORAYA – Menanggapi tuduhan PDI Perjuangan terkait kecurangan dalam proses Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024, pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen siap menghadapi sengketa jika ada guguatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tim Hukum dan Advokasi Ahmad Luthfi-Taj Yasin menyatakan sudah siap jika ada pihak yang merasa dirugikan dan mengugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK. Dengan catatan, Luthfi-Yasin menjadi salah satu pihak terkait dalam gugatan tersebut.
Sekretaris Bidang Advokasi Hukum Tim Pemenangan Luthfi-Yasin, Moh Harir mengatakan, berdasarkan hasil real count dan quick count, pihaknya optimis bahwa kemenangan ada di pihak Luthfi-Yasin.
Namun demikian, pihaknya menghormati semua proses resmi yang sedang berlangsung dan menunggu keputusan final dari KPU. Termasuk juga ada yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.
“Apabila hasil resmi dari KPU nantinya dipersoalkan atau disengketakan oleh pihak yang merasa dirugikan, kami menyatakan siap 100 persen untuk menjadi pihak terkait dalam penyelesaian sengketa,” katanya, Sabtu (30/11/2024).
Tim Hukum dan Advokasi Luthfi-Yasin akan mengawal proses ini dengan profesional, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku demi memastikan hasil yang adil dan sah bagi masyarakat Jawa Tengah.
Sesuai ketentuan tahapan Pilkada serentak 2024, maka setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November akan dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi oleh KPU. Tahapan itu dijadwalkan pada 27 November hingga 16 Desember 2024.
Sementara pengumuman hasil Pilkada 2024 tingkat kabupaten/kota pada 12 Desember 2024 dan Pilkada 2024 tingkat provinsi 15 Desember 2024.
Saat ditanya apakah sudah mempersiapkan bukti untuk meladeni jika ada gugatan di MK, pihaknya belum menyiapkan secara detil. Bukti yang disiapkan akan disesuaikan dengan materi gugatan yang dilayangkan.
“Bicara bukti, harus dilihat dulu dalil mereka (pemohon gugatan) seperti apa. namun pada intinya kami sudah siap untuk menghadapi jika memang nanti ada gugatan,” tegas Harir.
Tahapan selanjutnya adalah pelantikan calon kepala daerah dan wakil yang dinyatakan sebagai pemilik suara terbanyak oleh KPU.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 80 Tahun 2024 yang mengatur pelantikan gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 digelar pada 7 Februari 2025.