INDORAYA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berkolaborasi menangkal berita hoaks di media sosial yang berpotensi mempolarisasi masyarakat di masa kampanye Pilkada serentak 2024.
Pengawasan di media sosial terhadap konten-konten negatif di masa kampanye Pilkada akan lebih ditingkatkan. Diskominfo bersama Bawaslu Jateng juga akan bekerja sama meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan.
Kerja sama ini diwujudkan dalam penandatanganan MoU antara Diskominfo bersama Bawaslu Jateng di Hotel Griya Persada, Kabupaten Semarang, Selasa (8/10/2024). Hadir Kepala Diskominfo Riena Retnaningrum, Ketua Bawaslu Muhammad Amin dan Kepala Kantor Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Farid Zamroni.
Riena mengatakan, kerja sama menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk menciptakan kondusivitas wilayah pada kontestasi Pilkada 2024. Di tahun ini, Pilkada di Jateng serentak dihelat di 35 kabupaten/kota sekaligus Pilgub.
“Kita bersinergi dengan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan Pokja Pokja serta desk yang sudah terbentuk di tingkat provinsi, kabupaten agar dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan tugas terutama terkait pengawasan konten medsos,” ujarnya.
Dia berkata, penetrasi informasi kini meluas di berbagai tingkatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan dan literasi informasi yang berseliweran di media sosial mutlak diperkuat.
“Yang penting lagi adalah literasi bagi masyarakat agar menggunakan hak pilih pada saatnya dan melakukan preventif mana yang tidak boleh,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Jateng Muhammad Amin mengungkapkan, kerja sama tersebut turut memperkaya khazanah pengawasan bagi personel badan pengawas pemilu di daerah.
“Pertama tupoksi kita untuk mengawasi media sosial, iklan dan kampanye (di dunia Maya). Kedua memberi informasi dan pemahaman bagaimana mekanisme penanganan bila ditemukan adanya hoaks” tuturnya.
Amin mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada 14 laporan siber, terkait pilkada yang telah direkomendasikan ke Bawaslu RI dan Kemenkominfo. Ia menyebut, dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum tanpa identitas jelas alias anonim.
Selain bersama Diskominfo, kerjasama juga dijalin dengan Polda Jawa Tengah dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah.
“Kami kerjasama untuk mendiskusikan hal itu. Sejauh ini sudah ada 14 yang direkomendasikan ke Bawaslu dan Kominfo untuk di takedown,” ungkap Amin.
Kepala Kantor Mafindo Farid Zamroni mengingatkan adanya hoax yang memanfaatkan artificial intelegence (AI) atau kecerdasan buatan. Data yang dihimpun hingga semester pertama 2024, jumlah hoaks yang diproduksi melebihi jumlah dalam satu Warsa.
“Unsur lokalnya pasti lebih mengemuka dibanding pilpres. Dari pantauan hoax yang kami temukan total 2.119 sudah lebih tinggi dari hoaks satu tahun,” ujar dia.
Ia memprediksi, jumlah hoaks yang beredar pada Oktober hingga Desember semakin naik. Sementara itu, di Jateng terpantau masih landai. Kondisi ini berbeda dengan Pilkada di DKI Jakarta.
