Ad imageAd image

Disdik Kota Semarang Klaim Data PPDB 2024 Aman dari Ancaman Perentasan

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 5 Views
2 Min Read
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto. (Foto: Dickri Tifani Badi/Indoraya)

INDORAYA – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang mengklaim sistem data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 aman dari ancaman peretasan. Disdik menyebut keamanan siber dalam PPDB tahun ini di Kota Semarang lebih ketat.

“Alhamdulillah PPDB Kota Semarang 2024/2025 mulai TK, SD, hingga SMP sampai hari ini baik di sistem maupun aplikasi data server aman,” kata Kepala Disdik Kota Semarang, Bambang Pramusinto, Kamis (4/7).

Proses PPDB serba digital itu, Bambang menyebut hingga sampai saat ini tak ada kendala alias lancar. Baik dari sisi perlindungan perangkat keras, jaringan, aplikasi perangkat lunak, hingga pusat data.

Pasalnya, pihaknya bekerja sama dengan PT. Dian Nuswantoro Teknologi (Dinustek), perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi komputerisasi dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus).

“Kami bekerja sama dengan Dinustek sebagai penyedianya, data-data yang ada di PPDB ini sudah terupdate dan tersimpan baik di server,” ujarnya.

Bambang menjelaskan pihak Dinustek telah memiliki pengalaman dalam pengembangan dunia komputerisasi.

Dia memastikan mitigasi risiko ancaman peretasan telah disiapkan sejak penekenan kerja sama. Termasuk regulasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat di Kota Semarang.

“Mulai dari aplikasi, kemudian proses bisnis lalu server dibackup oleh Dinus Tech, mereka sudah menyesuaikan regulasi yang sudah ditetapkan bersama dalam peraturan wali kota,” ujarnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini masyarakat digegerkan dengan adanya praktik peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Akibatnya, sejak 20 Juni 2024 sebagian besar data di pusat data yang dipakai 282 institusi pemerintah pusat dan daerah tersebut terkunci dan tak bisa dipulihkan hingga kini.

Share This Article