INDORAYA – Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menyusun berbagai program yang akan dilakukan pada tahun 2025. Program tersebut disusun berdasarkan tugas Dinsos sebagai OPD yang membantu gubernur dalam penanganan bidang sosial.
Kepala Dinsos Provnsi Jateng Imam Maskur mengatakan bahwa ada sejumlah program yang menjadi fokus di tahun 2025 ini. Pertama yaitu memaksimalkan pelayanan panti sosial.
“Sebagai OPD yang membantu gubernur dalam penanganan bidang sosial, fokusnya yang pertama kaitannya dengan pelayanan di panti. Nah karena orang melihat Dinsos berhasil atau tidaknya itu di pelayanan panti,” ungkap dia.
Saat ini panti sosial milik Pemprov Jateng sebanyak 56 dengan penghuni mencapai 6.410 orang dari berbagai latar belakang. Mulai dari anak jalanan putus sekolah, bayi terbuang, pengemis, gelandangan, orang terlantar, hingga lansia pra sejahtera.
Imam melanjutkan, Dinsos juga akan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Jawa Tengah. Baik itu bantuan tenaga kerelawanan dalam penanganan bencana hingga bantuan bagi korban bencana.
“Penanganan bencana kita punya tanggung jawab, termasuk garda terdepan, kita punya Tagana (Taruna Siaga Bencana), kita punya relawan-relawan pekerja sosial masyarakat, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan),” ujarnya.
Program lainnya yaitu memberikan perlindungan jaminan sosial melalui bantuan sosial (bansos). Pada tahun ini ada sebanyak 94.764 warga bakal menerima bansos dari Pemprov Jateng.
Bansos yang disalurkan terdiri dari dua jenis. Yakni bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan jumlah penerima sebanyak 12.764 orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dengan 82.000 penerima.
Selain itu, Dinsos Jateng juga turut membina lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan kesehateraan sosial. Keberadaan LKS di Jateng dinilai cukup membantu program-program Dinsos.
“Ada 790 LKS yang ada di Jawa Tengah yang menangani panti ODGJ, panti anak, panti lansia terlantar, dan sebagainya dari berbagai komunitas. Ada komunitas yang berbasis agama, berbasis keluarga, ada juga yang sifatnya umum,” ungkap Imam.
Fokus program yang terakhir ialah terkait perbaikan data warga miskin melalui DT Jateng. Ada 46 kriteria yang diukur bahwa seseorang masuk kategori miskin. Hal ini berbeda dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.
“DT Jateng ada 46 indikator, 19 yang di DTKS ditambah lagi jadi 46. Misalnya rumahnya sudah punya listrik apa belum, sudah layak apa belum, sudah punya jamban apa belum, anak putus sekolah apa tidak, kemudian sudah mengakses air bersih atau tidak,” ujar dia.
Menurut Imam, perbaikan data ini sangat penting karena nantinya akan menjadi panduan bagi sejumlah OPD Pemprov Jateng dalam melaksanakan program-program pengentasan masalah kemiskinan.
“Data itu nangti dijadikan OPD untuk mngintervensi kemiskinan, misalnya dinas permukiman mau memperbaiki RTLH (rumah tak layak huni), nah harus tahu jumlah RTLH berapa,” tandas Imam.