Ad imageAd image

Diiming-imingi Jadi ABK, 49 Korban TPPO Ditelantarkan Perusahaan asal Pemalang

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 729 Views
2 Min Read
Pemprov Jawa Tengah memfasilitasi 49 korban TPPO di Panti Sosial Margo Widodo, Tugu, Kota Semarang. (Foto: Dok. Pemprov Jateng)

INDORAYA – Sebanyak 49 orang diiming-imingi pekerjaan menjadi anak buah kapal (ABK) luar negeri oleh perusahaan asal Pemalang, PT Klasik Jaya Samudra. Namun ternyata 49 orang itu menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Korban TPPO itu berasal dari luar Jawa Tengah, meliputi Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 46 orang, Maluku Utara 2 orang, dan Gorontalo 1 orang. Mereka terkatung-katung tujuh bulan tanpa kepastian dan ditelantarkan begitu saja oleh perusahaan asal Pemalang tersebut.

Dengan kejadian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memfasilitasi pemulangan 49 korban TPPO tersebut ke daerah asal mereka pada Selasa (2/7/2024) pagi.

“Mereka pada Selasa (2/7/2024) pagi, diantarkan ke Terminal Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, dilanjutkan dengan Kapal Laut KM Dorolanda tujuan Surabaya-Bitung. Rencananya mereka tiba pada 7 Juli 2024,” kata Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz dalam keterangan yang diterima, Selasa (2/7/2024).

Dijelaskannya, TPPO terjadi pada 17 Mei 2024. Saat itu Polda Jateng melakukan penyelamatan terhadap korban, dan membawa mereka ke Panti Sosial Margo Widodo, Tugu, Kota Semarang.

Setelah ditampung di panti, lanjut Aziz, Pemprov Jateng kemudian menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, asal korban TPPO.

Selain itu, komunikasi pun dilakukan dengan perusahaan PT Klasik Jaya Samudra, yang diduga melakukan tindak TPPO. Perusahaan itu sendiri mengantongi izin resmi yakni SIUPPAK 262. 21 Tahun 2023 26-JUN-2392.541.837.8-502.000.

Aziz mengatakan, Direktur Utama perusahaan tersebut telah ditahan. Sementara, komunikasi dilakukan dengan komisaris perusahaan, yang beroperasi di daerah Pemalang itu.

Dia menjelaskan, pemulangan korban TPPO membutuhkan biaya hingga Rp90 juta. Guna memfasilitasi pembiayaan ini, Pemprov Jateng melakukan komunikasi dengan Komisaris PT Klasik Jaya Samudra yang menyumbang Rp50 juta untuk biaya kapal dan uang saku.

Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan Direktorat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker RI, yang memberikan bantuan sebesar Rp9,5 juta untuk sewa bus.

‘Adapun, sisa kekurangan biaya transportasi dan konsumsi dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui anggaran Korpri,” ungkap Aziz.

Share this Article