Ad imageAd image

Diduga Langgar Netralitas, KASN Akan Klarifikasi Iswar Aminuddin dan Ade Bhakti Jumat Besok

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 641 Views
5 Min Read
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin. (Foto: Dickri Tifani Badi/Indoraya)

INDORAYA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan mengklarifikasi adanya dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negera (ASN) yang dilakukan oleh dua ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Kedua ASN tersebut yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin dan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ade Bhakti Ariawan. Diketahui, Iswar dan Ade maju sebagai bakal calon wali kota untuk Pilkada di Kota Semarang 2024.

Namun, keduanya hingga sampai saat ini statusnya masih aktif sebagai ASN alias belum mengajukan cuti atau pensiun dini untuk maju kontestasi politik tersebut.

KASN menjadwalkan klarifikasi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Iswar dan Ade pada Jumat (12/7/2024) mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat undangan KASN bernomor UND-295/NK.01.00/07/2024 yang ditunjukkan melalui Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, berisi pemanggilan untuk klarifikasi dan koordinasi atas dua pejabat ASN tersebut.

Pemkot Semarang langsung menindaklanjuti surat undangan tersebut yaitu melalui surat disposisi.

Menanggapi adanya pemanggilan klarifikasi dari KASN, Iswar Aminuddin mengaku terkejut dengan adanya pemanggilan tersebut.

Padahal ia berencana langsung menghadap KASN setelah dirinya sudah ditetapkan sebagai calon wali kota dari partai politik.

“Saya sebetulnya terkejut karena seharusnya setelah didaftarkan resmi oleh Partai Politik sebagai calon, baru saya menghadap KASN,” kata Iswar kepada wartawan, Selasa (9/7/2024) malam.

Terkait yang dipermasalahkan soal netralitas ASN, Iswar mengklaim kegiatan yang berkaitan dengan pencalonan Pilkada tersebut yakni dilakukan pada saat di luar jam kerja sebagai ASN.

“Kemudian kegiatan yang mungkin dianggap tidak netral itu kan saya lakukan di luar jam kantor. Tapi kalau itu dianggap tidak netral ya nggak apa- apa,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menyatakan siap memberikan klarifikasi soal undangan KASN tersebut.

“Ndak apa-apa kalau sudah sesuai dengan peraturan perundang-udangan dan sesuai secara prosedural ya sudah kita terima saja jika seumpama hal itu dianggap tidak netral,”

Hingga sampai saat ini, Iswar mengaku belum tahu secara jelas penyebab dirinya dipanggil oleh KASN.

“Saya juga tidak tahu penjelasannya kok sampai ada surat pemanggilan itu,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa dirinya memang sudah 5 tahun menjabat sebagai Sekda dan sudah saatnya dievaluasi jika sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.

Sedangkan aktifitasnya sendiri, lanjut Iswar, tidak melanggar kedua undang-undang tersebut.

“Kalau evaluasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan aktifitas saya tidak melanggar,” katanya.

Dikonfirmasi wartawan terpisah, Ade Bhakti menyebutkan siap memberikan klarifikasi atas surat undangan dari KASN terkait aktifitasnya berkomunikasi dengan partai politik di ajang Pemilihan Walikota Semarang 2024.

Ade juga yakin bahwa seluruh aktivitasnya tidak melanggar aturan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 ataupun Undang-undang No 20 Tahun 2023.

“Saya ikuti prosesnya, sering kayak gini kok, kemarin yang nasi goreng ya sama saya dimintai klarifikasi hampir 2 jam,” ucapnya.

Mantan Camat Gajahmungkur ini justru mempertanyakan surat undangan dari KASN yang diterimanya itu tidak jelas. Sebab, surat undangan tersebut tidak dijelaskan pelanggaran apa yang harus diklarifikasi.

“Kalau aturan terkait dengan netralitas kan sudah ada to mas, nah dari undangannya KASN itu kan nggak dibahas tentang apa yang dilanggar,” sambungnya.

Ade Bhakti justru dengan bercanda mengatakan persiapannya adalah sarapan yang banyak agar dirinya kuat melakukan klarifikasi.

“Jadi yang penting sarapan yang banyak. Jadi kalau klarifikasinya lama saya tetap kuat dan nggak gemetaran,” jelasnya.

Ade sangat yakin bahwa aktifitas komunikasinya dengan partai politik tidak melanggar aturan yang ada.

“Saya yakin kok kegiatan saya ke Partai Politik itu semuanya di luar jam kerja saya sebagai ASN,” tandasnya.

Meskipun status Ade Bhakti ASN, tidak ada aturan yang menyarankan harus Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

“Karena aturannya jelas sesuai dengan UU ASN no 5 Tahun 2014. Hal itu juga sudah saya kaji, jadi saya yakin tidak melanggar,” tutupnya.

Share this Article