INDORAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah menggeruduk Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Rabu (25/10/2023) siang.
Demonstrasi ini untuk mengevaluasi kinerja Presiden RI Joko Widodo selama sembilan tahun. Aksi bertajuk “Jokowi Gagal! Kembalikan Kedaulatan Kepada Rakyat” dimulai sekira pukul 14.30 WIB.
Awalnya aksi mahasiswa ini berjalan dengan tertib. Jajaran aparat kepolisian berjaga dengan ketat. Aksi mulai memanas saat mahasiswa memaksa masuk Gedung DPRD Jateng sekira pukul 15.20 WIB.
Perwakilan mahasiswa dan polisi sempat bernegosiasi. Polisi mempersilakan perwakilan mahasiswa untuk masuk. Namun massa ingin seluruh mahasiswa bisa masuk dan berorasi di dalam gedung.
Mahasiswa yang memaksa masuk gerbang dihadang oleh aparat kepolisian. Bahkan sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan polisi. Mahasiswa tetap berorasi di luar Gedung DPRD Jateng.
Kordinator lapangan aksi dari Universitas Diponegoro Semarang, Aufa Adha Ariq memimpin massa di atas mobil polium. Pada momen ini pihaknya mengomentari kinerja Presiden Jokowi selama sembilan tahun.
“Hari ini teman-teman datang untuk melakukan aksi mengevaluasi masa kepemimpinan Jokowi yang tinggal satu tahun. Di mana kita membagi atas klaster hukum, ekonomi, ekologi pendidikan dan juga hak asasi manusia (HAM),” katanya di sela-sela massa.
Aufa menilai, masih banyak hal yang harus dikembangkan dan dibenahi menjelang masa akhir Presiden Jomowi. Maka ia berharap, aksi ini menjadi evaluasi bagi capres-cawapres yang bakal berlaga di Pilpres 2024 mendatang.
“Calon presiden dan wakil presiden yang akan meneruskan. Dan fokus utama kita adalah perbaikan atas aparatur penegak hukum, kemudian kita fokus pendidikan dan juga pelanggaran hak asasi manusia berat. Hari ini kita sampaikan ke DPRD agar bisa menyampaikan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Selian pokok permasalahan tersebut, para massa juga menyuarakan lima tuntutan. lainnya. Pertama, melakukan reformasi aparat penegak hukum dan mencabut UU yang bermasalah.
Kedua, menuntut komponen hidup layak, mulai upah yang layak dan portal satu data Indonesia agar bantuan lebih efisian dan efektif. Massa juga menuntut pemerintah bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tuntutan keempat mahasiswa ingin agar pemerintah menghentikan politasi praktis dalam tingkat pendidkan. Mahasiswa juga meminta agar pemerintah mencabut UU Minerba dan melakukan reformasi agraria.
Berdasarkan pantauan lokasi, mahasiswa juga membakar ban dan menabrak bunga di depan Gedung DPRD Jateng. Meski begitu aksi berjalan dengan tertib tanpa bentrokan. Ratusan massa membubarkan diri pada pukul 16.40 WIB.