INDORAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah-langkah konkrit mengatasi maraknya kasus keracunan siswa karena menu makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah (Jateng).
Salah satu langkah yang tengah dilakukan ialah penerapan rapid test terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah proses memasak selesai.
Selain itu, BGN juga menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur yang belum memiliki sertifikat tersebut dilarang beroperasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa rapid test diperlukan untuk memastikan menu MBG benar-benar aman dikonsumsi dan tidak mengandung zat berbahaya.
“SPPG mulai kami minta melakukan rapid test untuk menguji makanan yang telah dimasak. Sebab beberapa kandungan, terutama nitrat, sangat cepat memengaruhi kesehatan selain adanya bakteri yang bisa memicu keracunan,” ujarnya usai rapat koordinasi Satgas MBG di GOR Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025) sore.
Ia menegaskan, dapur SPPG baru dilarang beroperasi sebelum mengantongi SLHS. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh penyelenggaraan program MBG di masa mendatang berjalan aman dan sesuai standar.
“SPPG baru hanya bisa beroperasi kalau SLHS-nya sudah selesai. Yang sudah ada akan kami percepat proses sertifikasinya dengan standar yang sama,” tegasnya.
Selain pengawasan bahan pangan, BGN juga mengatur standar kebersihan alat penyajian. Dadan meminta agar wadah makanan disterilkan pada suhu minimal 120 derajat Celsius, sementara air untuk memasak sebaiknya menggunakan air yang tersertifikasi.
“Kalau masak, gunakan air galon. Untuk mencuci, air tanah sebaiknya disaring terlebih dahulu. Dan kalau memungkinkan, pasang CCTV di dapur agar kami bisa memantau langsung dari pusat,” imbuh Dadan.
