INDORAYA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah pembiayaan besar untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Salah satu instrumen utamanya adalah penarikan utang baru senilai Rp 832,20 triliun guna membiayai defisit yang ditargetkan mencapai Rp 689,14 triliun.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam beleid itu, target pembiayaan utang 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan 2025 yang sebesar Rp 775,86 triliun, atau mengalami kenaikan sekitar 7,26 persen.
Dari total rencana penarikan utang tersebut, porsi terbesar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 799,53 triliun, sementara sisanya berasal dari pinjaman senilai Rp 32,67 triliun.
Target penerbitan SBN ini melonjak signifikan dibandingkan tahun 2025 yang dipatok Rp 642,56 triliun. Sebaliknya, porsi pinjaman justru turun tajam dibandingkan target 2025 yang sebesar Rp 133,30 triliun.
Rincian pinjaman 2026 menunjukkan adanya penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,33 triliun, namun dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri senilai Rp 13,87 triliun, sehingga secara neto pinjaman dalam negeri tercatat minus Rp 6,53 triliun dalam APBN 2026.
Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri pada 2026 ditargetkan hanya Rp 144,54 triliun, turun 33,23 persen dibandingkan target 2025 yang mencapai Rp 216,49 triliun. Sebagian besar pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 105,33 triliun. Adapun sisanya dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman tunai Rp 41,92 triliun dan pinjaman kegiatan Rp 102,61 triliun.
Dengan komposisi tersebut, total pinjaman luar negeri secara neto dalam APBN 2026 mencapai Rp 39,21 triliun, atau turun sekitar 69,39 persen dibandingkan target APBN 2025 sebesar Rp 128,13 triliun.
Selain untuk menutup defisit, sebagian dari total penarikan utang 2026 juga dialokasikan untuk investasi pemerintah senilai Rp 203,05 triliun. Investasi tersebut meliputi penyertaan ke BUMN dan BLU Rp 41,45 triliun, investasi pada organisasi atau lembaga keuangan internasional serta badan usaha internasional sebesar Rp 1,96 triliun, investasi pemerintah oleh Bendahara Umum
Negara (nonpermanen) Rp 51,79 triliun, serta investasi lainnya untuk pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi, dan pembiayaan lain senilai Rp 111,83 triliun. Tercatat pula penerimaan kembali investasi sebesar Rp 3,99 triliun.
Selain itu, dana pembiayaan APBN 2026 juga digunakan untuk pemberian pinjaman kepada BUMN dan pemerintah daerah dengan nilai mencapai Rp 404,15 triliun.
Dengan skema tersebut, total pembiayaan anggaran dalam APBN 2026 dirancang untuk menutup defisit Rp 689,14 triliun, yang juga didukung oleh pembiayaan lain berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 60,4 triliun serta hasil pengelolaan aset Rp 400 miliar.
