INDORAYA – Debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro Semarang pada Rabu (20/11/2024) malam menjadi momen bagi Calon Gubernur nomor urut 2 Ahmad Luthfi untuk memaparkan strategi dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
Dengan tema debat “Membangun Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan untuk Masyarakat Sejahtera dan Toleran”, Ahmad Luthfi menyoroti berbagai aspek mulai dari pendidikan, perlindungan buruh, hingga pemberdayaan UMKM.
Dalam sesi pertama debat yang membahas kebijakan ketenagakerjaan, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya reformasi pendidikan yang lebih terarah.
“Saya pastikan kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan pada kesempatan kerja. Lulus, langsung dapat kerja,” ujar Luthfi.
Menurutnya, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja adalah kunci untuk mengatasi pengangguran di Jawa Tengah.
Selain itu, pasangan ini juga memberikan perhatian besar pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Luthfi menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memberikan solusi nyata.
“Kami akan memberikan subsidi pangan murah, sekolah gratis, dan kesehatan gratis. Semua kebutuhan siswa dari keluarga miskin ekstrem akan dipenuhi secara gratis,” ucap mantan Kapolda Jateng tersebut.
Soal perlindungan hak buruh, Luthfi menekankan pentingnya pembentukan desk tenaga kerja untuk menangani berbagai persoalan, mulai dari PHK hingga hak buruh atas BPJS dan pesangon.
Pihaknya juga menyoroti perlunya peran pemerintah dalam memediasi antara buruh, pengusaha, dan akademisi untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang adil.
“Buruh perempuan harus mendapat hak cuti melahirkan dan cuti keguguran. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan perlindungan bagi perempuan di tempat kerja,” kata Luthfi.
Di sektor UMKM, pihaknya memastikan dukungan penuh untuk pelaku usaha mikro dan kecil agar naik kelas. Pendampingan dalam hal permodalan dan penjualan menjadi salah satu langkah yang dijanjikan.
Sementara itu, untuk buruh tani, ia menawarkan program jaminan kredit daerah (Jamkrida) dan stabilitas harga melalui program Jateng Berdikari.
“Jawa Tengah harus menjadi lumbung pangan nasional. Kami akan memastikan buruh tani mendapat perlindungan jika terjadi gagal panen, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga,” kata dia.
Menanggapi isu PHK yang meningkat, Luthfi mengungkapkan bahwa hampir 14 ribu pekerja terkena PHK di Jawa Tengah sejak September. Sebagai langkah antisipasi, ia menyebutkan rencana untuk memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai solusi strategis.
“Lowongan kerja di Jawa Tengah sebenarnya banyak, tapi kita tidak bisa menyerap karena SDM kurang mumpuni. Kalau terjadi PHK, buruh akan dimasukkan ke BLK untuk kemudian diarahkan ke perusahaan yang membutuhkan,” ucap dia.
