INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sejumlah capaian pembangunan sepanjang 2025 yang memuaskan. Namun, capaian tersebut belum dianggap cukup.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan pembangunan pada 2026.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat memimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (29/12/2025), setelah 10 bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
“Sepuluh bulan kemarin kita lalui, harus kita syukuri dengan cara meningkatkan kinerja sekaligus harus siap menghadapi tantangan 2026 yang akan datang,” kata Luthfi.
Luthfi menjelaskan, sepanjang 2025 Pemprov Jateng memfokuskan kebijakan pada tiga prioritas utama, yakni penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, perluasan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur.
Dari sisi indikator makro, angka kemiskinan Jawa Tengah tercatat turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen secara tahunan (year on year/yoy), berada di atas rata-rata nasional. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2025 turun 0,12 persen menjadi 4,66 persen.
Kinerja ekonomi juga ditopang oleh realisasi investasi yang hingga triwulan III 2025 mencapai Rp66,1 triliun. Investasi tersebut tercatat mampu menyerap 326.462 tenaga kerja.
Di sektor pendidikan, Pemprov Jateng mengklaim telah mengembalikan hak pendidikan sekitar 1.100 anak putus sekolah. Selain itu, ribuan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem difasilitasi pendidikan melalui program sekolah kemitraan dengan sekolah swasta.
Sementara pada layanan dasar kesehatan, program dokter spesialis keliling (Speling) telah dilaksanakan sebanyak 876 kali hingga Desember 2025. Program ini menjangkau 738 desa di 388 kecamatan dengan total sasaran 83.137 jiwa, sekaligus mengantarkan Jawa Tengah meraih penghargaan akselerasi bidang kesehatan.
“Seluruh capaian itu membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah kerja dengan ikhlas dan tulus. Jadi nafasnya kolaborasi, yaitu kerja-kerja bersama antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati dan wali kota, serta stakeholder terkait,” ucap Luthfi.
Meski demikian, Luthfi menegaskan bahwa capaian 2025 harus menjadi landasan untuk kerja yang lebih agresif pada 2026. Ia menyebut salah satu fokus utama tahun depan adalah meneguhkan Jawa Tengah sebagai provinsi swasembada pangan.
Menurutnya, arah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada 2025 telah disiapkan untuk mendukung target tersebut. Namun, implementasi kebijakan tetap menuntut konsistensi dan kinerja berjenjang hingga level daerah.
Kerja pembangunan, kata Luthfi, harus berjalan berkelanjutan dari tingkat provinsi hingga kabupaten, kota, dan desa agar target pembangunan 2026 dapat tercapai secara konkret.
