INDORAYA – Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, di tahun 2022 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan.
Salah satu daerah tersebut adalah Jawa Tengah, yang tahun ini memiliki lima daerah prioritas penanganan, Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, butuh strategi jitu guna mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Strategi yang diperlukan adalah penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk strategi jangka pendek, selain memanfaatkan anggaran daerah, Pemprov Jateng juga perlu menggandeng banyak pihak, khususnya pihak swasta guna mengatasi masalah kemiskinan. Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta perlu dimaksimalkan.
“Apalagi di Jawa Tengah banyak perusahaan besar yang berinvestasi di daerah ini. Mereka perlu digandeng guna pemanfaatan dan meningkatkan tanggung jawab sosial memalui CSR-nya untuk mengatasi persoalan kemiskinan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga perlu perbaikan data warga miskin, sehingga penyaluran bantuan langsung bisa tepat sasaran. Perbaikan dan sinkronisasi data di daerah dan pemerintah pusat perlu diperbaharui, agar data menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Kami berharap agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegasnya.
Untuk strategi jangka menengah, diperlukan juga analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan. Analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat, sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
“Tak kalah penting adalah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persoalan kemiskinan ini tak bisa hanya diatasi dengan cara manajemen top-down, tapi bisa digarap juga dengan pemberdayaan di tingkat bawah, atau masyarakat. Perlu ada pendampingan atau pelatihan dalam pemberdayaan usaha masyarakat, termasuk juga upaya menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa atau bahkan RT dan RW,” tegasnya.
“Prinsipnya, adalah pola gotong royong yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat sendiri, pemerintah, swasta, dan yang pasti soal data. Cara gotong-royong diyakini mampu menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,” tegasnya.
Sedangkan untuk strategi jangka panjang, adalah perbaikan pelayanan masyarakat. Seperti perbaikan sistem pendidikan di daerah, sistem kesehatan, dan penyediaan infratsruktur sebagai akses ekonomi masyarakat.
“Karena tak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan di Jawa Tengah tak lepas dari dari persoalan akses kesehatan, askes pendidikan, dan akses ekonomi. Ini yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, termasuk perbaikan sistem baik kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem ini,” paparnya.
Lima Kabupaten
Sebagai informasi, pada tahun 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa, di antaranya yang tersebar di 5 kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Kelima kabupaten tersebut Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa; Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa; Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa; Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa.
Terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten di Jateng, selain strategi graduasi mandiri ekonomi, pemberdayaan masyarakat dengan sinergi lintas sektoral akan dilakukan selama tiga bulan ke depan di lima daerah prioritas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Harso Susilo, baru-baru ini.
“Kita pakai strategi graduasi ekonomi mandiri, jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas program lintas sektoral secara berkelanjutan,” ujar Harso Susilo.
Pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan cara mengubah mindset para keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka yang selama ini menerima bansos dan lainnya, dilatih keterampilan tangan hingga wira usaha.
Dinsos menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng bisa dilakukan dalam dua tahun. “Fokusnya adalah masyarakat memiliki sumber pendapatan. Selain itu, juga mengubah mindset KPM untuk mandiri. Tidak hanya di zona nyaman sebagai penerima bansos,” tandasnya. (IR)