INDORAYA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015, Dr. Busyro Muqoddas, menilai praktik eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, termasuk di kawasan Pegunungan Kendeng dan pesisir Jawa Tengah, sebagai bentuk korupsi terhadap masa depan generasi bangsa.
Busyro mengungkapkan, laporan dugaan korupsi lingkungan di Pegunungan Kendeng sebenarnya telah disampaikan sejak lama. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada respons serius dari negara.
“Korupsi itu bukan hanya uang. Ketika sumber daya alam diambil habis tanpa menyisakan apa pun bagi anak cucu kita, itu juga korupsi. Korupsi terhadap kelestarian hidup,” ujar Busyro usai memberi materi dalam Sarasehan Hari Antikorupsi Sedunia bertajuk “Korupsi dan Darurat Iklim” di Semarang, Kamis (18/12/2025).
Ia menyebut penambangan besar-besaran di kawasan karst Kendeng sebagai bom waktu yang tinggal menunggu kehancuran. Dampaknya tidak hanya pada ekologi, tetapi juga mengancam kehidupan layak masyarakat setempat.
“Di Kendeng hari ini terjadi penambangan besar-besaran. Tinggal menunggu waktu kehancuran. Kehidupan yang layak bagi anak cucu kita dirampas sekarang,” tegasnya.
Busyro menilai ironis karena kawasan Kendeng sejatinya bukan diperuntukkan untuk pertambangan. Namun, izin tambang justru terus dikeluarkan, sementara suara warga kerap diabaikan.
Selain Kendeng, Busyro juga menyoroti kondisi di wilayah pesisir Batang, khususnya pasca pembangunan proyek industri dan PLTU. Menurutnya, masyarakat mengalami krisis pengairan, penurunan hasil tangkapan nelayan, hingga abrasi pantai yang semakin parah.
“Dulu nelayan cukup melaut setengah jam sampai satu jam sudah dapat Rp1 juta lebih. Sekarang harus dua jam, bahan bakar dua kali lipat, hasilnya justru turun,” ungkapnya.
Ia mencatat abrasi di pesisir Batang dalam lima tahun terakhir telah menggerus daratan hingga puluhan meter. Aktivitas industri dan lalu lalang tongkang batu bara disebut mempersempit ruang tangkap nelayan.
Busyro juga menyoroti minimnya sosialisasi dan kompensasi bagi warga terdampak. Bahkan, masyarakat dinilai dipaksa beradaptasi tanpa perlindungan negara yang memadai.
“Tidak ada sosialisasi, tidak ada kompensasi. Warga dipaksa menanggung dampak proyek yang mengatasnamakan kepentingan nasional,” katanya.
Terkait kriminalisasi aktivis lingkungan, Busyro menegaskan bahwa pemanggilan dan pelaporan terhadap warga yang menolak tambang merupakan bentuk pembungkaman.
“Seharusnya yang dihentikan itu penambangannya, bukan suara masyarakat. Semua proses penambangan harus dihentikan dan dilakukan pemulihan lingkungan,” tegas Busyro.
Ia menekankan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, tempat tinggal, dan penghidupan yang layak.
“Kalau rakyat kehilangan rumah, kehilangan ruang hidup, kehilangan mata pencaharian, itu juga korupsi. Negara gagal menjalankan tanggung jawabnya,” pungkas Busyro.
