Ad imageAd image

Buruh Makin Resah Pasca Apindo Gugat Kenaikan UMK Jepara dan Semarang ke PTUN

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 1k Views
3 Min Read
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, Aulia Hakim. (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Kelompok buruh mengaku semakin resah dengan gugatan pengusaha kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terkait penetapan upah minimum Kabupaten Jepara dan Kota Semarang tahun 2024.

Diketahui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng menggugat penetapan UMK di dua daerah itu yang naik di atas 6 persen karena tidak memakai PP Nomor 51 tahun 2023. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Menanggapi hal ini, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim mengaku resah dengan sikap pengusaha. Karena dalam subjek gugatan di PTUN, Apindo meminta pemberlakuan penetapan UMK 2024 ditunda.

BACA JUGA:   Peringati Harlah Ke-6 dan HKSN 2023, LKS-BMh Jateng Gelar Dialog Inspiratif

“Seluruh buruh di Jawa Tengah ini resah sebenarnya, ibarat kita UMK dalam subjek gugatannya kemarin, memang Apindo berharap pelaksanaan UMK 2024 yang ditetapkan oleh Pj Ghbernur ditunda,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/5/2024).

Pihaknya menyayangkan gugatan yang dilayangkan Apindo Jateng pada bulan Februari lalu. Padahal kalangan pengusaha di Jepara dan Semarang tidak masalah dengan kenaikan UMK di atas 6 persen.

“Kami dari KSPI Jateng sangat menyayangkan, prihatin juga mengapa pengusaha-pengusaha di Jateng (malah menggugat), padahal khususnya Semarang dan Jepara mereka aman-aman saja, justru Apindo Jateng yang ribet,” ungkap Aulia.

BACA JUGA:   BRT Trans Jateng Rute Solo - Wonogiri Beroperasi Agustus Besok, 14 Armada Baru Disiapkan

Menurutnya, penetapan UMK oleh Pj Gubernur untuk Kabupaten Jepara sebedar 7,8 persen dan Kota Semarang sebesar 6 persen sudah sesuai mekanisme dan aturan undang-undang.

Selain itu rekomendasi besaran UMK ini juga disetujui kepala daerah dan kalangan pengusaha setempat. Sehingga Aulia menilai, sikap Apindo Jateng ini tidak menunjukkan keberpihakan pengusaha terhadap kaum buruh.

“Justru sebelum penetapan 6 persen (UMK Semarang) temen-temen pengusaha sudah diundang oleh Wali Kota Mbak Ita dan sudah mengisi formulir tidak ada yang keberatan. Kalau tiba-tiba masuk ke PTUN ini menjadi pertanyaan kami, arah kemana ini Apindo Jateng,” ujar dia.

BACA JUGA:   Polresta Pati Tetapkan Tersangka KDRT Istri Hingga Tewas

Meski begitu, pihaknya tetap menghormati jalur hukum yang ingin ditempuh Apindo Jateng karena tidak terima dengan UMK Kabupaten Jepara dan Kota Semarang yang besarannya naik di atas 6 persen.

“Ya itu silahkan (melayangkan gugatan), konstusional ke PTUN. Tapi justru Apindo ini membuat langkah yang mengusik buruh terkait faktor fundamental kesejahteraan. Kami di KSPI akan intens melawan ini,” tegas Aulia.

Share this Article