INDORAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan survei terkait dampak penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah pada November 2025.
Hasil survei tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026, yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli tahun depan.
Plt Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan bahwa pihaknya telah mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan survei, termasuk teknis pengambilan sampel. Nantinya, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program MBG akan menjadi responden.
“Respondennya meliputi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), supplier, sekolah, rumah tangga, hingga siswa,” ujar Endang seusai kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik untuk Jurnalis di Harris Hotel Sentraland Semarang, Kamis (30/10/2025).
Ketika ditanya apakah survei ini secara spesifik meneliti dampak program MBG, Endang belum menjelaskan secara detail. Namun, ia memastikan bahwa survei akan menyoroti sejumlah aspek ekonomi penting, seperti penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan jumlah pelaku UMKM.
“Ya macam-macam nanti pengaruhnya [dampak MBG], termasuk semua itu. Nanti kan ada variabel-variabelnya. November nanti mulai survei, selama sebulan,” jelasnya.
Endang menambahkan, pemantauan dampak program MBG tidak hanya dilakukan melalui survei khusus. Tetapi juga akan diintegrasikan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Jadi pelaku usaha, katering maupun supplier, semuanya akan didata untuk mencari tahu dampak dari MBG. Sampelnya, insyaallah, sampai level provinsi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi besar di Jawa Tengah, dengan perputaran uang mencapai Rp32 triliun setiap tahun.
Menurut Dadan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat alokasi sekitar Rp10 miliar per tahun untuk melaksanakan program tersebut.
“Jateng itu ada 3.200 SPPG, maka Jawa Tengah akan menerima uang Rp32 triliun per tahun. 85% dari dana itu digunakan untuk bahan baku dan produksi, sementara 10,5% untuk membayar pekerja di SPPG,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Akselerasi Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto bersama para ahli gizi, mitra dapur SPPG, dan perwakilan 35 kabupaten/kota di GOR Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025) sore.
