INDORAYA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga catatan penting terhadap kinerja ketahanan pangan Pemprov Jawa Tengah. Catatan itu mencakup persoalan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan, serta konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.
Catatan itu disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025, yang diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026).
Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Taj Yasin menyatakan Pemprov Jateng menyambut positif koreksi yang diberikan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi.
“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK, atas kinerja kami di lapangan,” ujar Taj Yasin.
Ia menegaskan, salah satu catatan krusial BPK berkaitan dengan sinkronisasi data lahan pertanian yang berpengaruh langsung terhadap perencanaan dan pencapaian target ketahanan pangan.
“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi. Dinas Pertanian juga sudah kami minta untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Selain persoalan data, BPK juga menyoroti perlunya pengendalian alih fungsi lahan dan penguatan konservasi sumber daya air. Taj Yasin menyebut, keterbatasan lahan tidak boleh mengurangi peran Jawa Tengah sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jateng mulai mendorong optimalisasi kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif karena keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan. Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah dilakukan agar fungsi irigasi dapat diaktifkan kembali.
“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan, dan mendukung ketahanan pangan,” kata Gus Yasin.
Langkah serupa juga dilakukan di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan kini mengering mulai digarap kembali. Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan produktivitas lahan yang masih aktif.
“Kalau dulu satu hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada efektivitas program-program ketahanan pangan yang dijalankan Pemprov Jateng.
“Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun tanpa mengurangi capaian yang ada, dari hasil pemeriksaan kami masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ketepatan dan sinkronisasi data pangan menjadi catatan utama karena sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan perencanaan program lanjutan, termasuk pengendalian alih fungsi lahan.
Dengan adanya tiga catatan tersebut, BPK menilai perbaikan tata kelola data, perlindungan lahan pertanian, dan penguatan irigasi menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan pangan Jawa Tengah ke depan.
