Ad imageAd image

Bolak-balik Sekolah-Disdik-Dinsos, Anak Pasutri Tunanetra Semarang Terancam Gagal Sekolah Gegara “Sistem”

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 1 View
6 Min Read
Warsito dan Uminiya (dari kiri), pasutria tunanetra bersama Penasehat ITMI Kota Semarang, Zainal Abidin Petir, di rumahnya, di Jalan Gondang Raya 17, RT 3 RW 1, Kelurahan Tembalang, Tembalang, Kota Semarang, Kamis (4/7/2024). (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Vita Azahra (15), anak perempuan dari pasangan suami-istri (pasutri) penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang terancam gagal sekolah karena dia tidak bisa mendaftar PPDB SMA negeri lewat jalur afirmasi.

Vita baru saja lulus SMPN 33 Semarang dan berniat melanjutkan pendidikan di SMAN 9 atau SMAN 15 Semarang pada PPDB tahun 2024/2025. Dia mendaftar lewat jalur afirmasi karena berasal dari keluarga tidak mampu.

Kedua orang tuanya, Warsito (39) dan Uminiya (42), sama-sama penyandang disabilitas tunanetra yang sudah tidak bisa melihat. Aktivitas sehari-hari kedua orang tuanya bekerja sebagai tukang pijat.

Kondisi keluarga kecil ini terbilang sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di sebuah kontrakan di perumahan padat penduduk di Jalan Gondang Raya 17, RT 3 RW 1, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

Rumahnya sempit dan sangat sederhana. Mereka hanya tinggal di sebuah petak kamar kecil, luasnya sekitar 4 x 4 meter. Namun kamar tersebut multi fungsi. Kalau siang digunakan untuk bekerja dan malam harinya untuk istirahat dan tidur.

Saat ditemui di rumah kecilnya pada Kamis (4/7/2024) siang, Vita bersama kedua orang tuanya menceritakan perjuangan sekaligus kegagalan saat mendaftar PPDB SMA negeri lewat jalur afirmasi.

Meskipun sudah bolak-balik mendatangi sekolah tujuan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Jawa Tengah, dia tetap tidak menemukan solusi. Hingga hari terakhir pendaftaran PPDB, dia tetap tidak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi tersebut.

“Jadi pas awal pembuatan akun itu saya di situ ada opsi pilihan anak tidak mampu. Tapi setelah diklik, di situ langsung otomatis tidak bisa, tapi saya belum tahu masalahnya,” kata Vita menceritakan awal pendaftaran PPDB.

Tak Dapat Solusi

Vita Azahra beserta Warsito dan Uminiya di rumahnya, di Jalan Gondang Raya 17, RT 3 RW 1, Kelurahan Tembalang, Tembalang, Kota Semarang, Kamis (4/7/2024). (Tangkapan layar instagram -zainalpetir_.

Dari situ, dia mencoba mendatangi sekolah yang ingin dimasukinya, yaitu SMAN 9 dan SMAN 15 Semarang. Namun petugas bilang bahwa dirinya tidak bisa mendaftar PPDB lewat jalur afirmasi karena sistem menolaknya.

“Waktu saya ke SMAN 9, saya ditanyain petugas kira-kira mau masuk jalur apa. Saya jawab mau masuk jalur afirmasi tapi tidak bisa karena sistem,” tutur dia.

“Terus SMA 9 menyarankan masuk jalur zonasi, kalau nggak prestasi. Habis itu saya bilang ke orang tua tidak bisa masuk jalur afirmasi,” imbuh Vita dengan mata berkaca-kaca.

Alasan yang dia terima mengapa tidak bisa mendaftar di jalur afirmasi ialah, karena keluarganya tergolong miskin kategori P4 (rentan miskin). Dalam DTKS sendiri, ada beberapa kategori keluarga miskin.

Namun yang masuk dalam sistem PPDB jalur afirmasi hanya tiga, yaitu P1 (miskin ekstrem), P2 (sangat miskin), dan P3 (rentan miskin). Sedangkan keluarga Vita kategori P4, sehingga tidak terdaftar dalam sistem PPDB.

Setelah itu dia mencoba mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Jawa Tengah. Di dua instansi pemerintah ini, dia sangat berharap menemukan solusi atas permasalahannya.

Namun, dari cerita Vita, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan bilang dia tetap tidak bisa mendaftar sekolah negeri. Padahal dia sudah berusaha bolak-balik ke sekolah dan kedua instansi pemerintah tersebut, namun tetap tidak menemukan solusi.

“Lalu saya mencoba mengurus ke dinas sosial dan pendidikan, tapi dinas sosial dan dinas pendidikan juga tidak bisa karena alasannya itu sistem. Ke Disdik 1 kali, Dinsos 2 kali, kalau ke sekolah berkali-kali,” ucap Vita dengan nada lirih.

Pemerintah Dinilai Kurang Tanggap

Penasehat Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Semarang, Zainal Abidin. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

Merasa buntu dan tak kunjung menemukan solusi, pihak keluarga lalu melapor dan minta bantuan kepada Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Semarang atas persoalan yang dihadapi Vita.

Mendengar hal ini, Penasehat ITMI Kota Semarang, Zainal Abidin, lalu mendatangi rumah keluarga pada Kamis (4/7/2024) siang. Dia pun mengaku kecewa karena pemerintah kurang peka dan kurang tanggap terhadap masalah sosial, terlebih menyangkut masa depan seorang anak.

Menurutnya, berdasarkan kondisi keluarga, mulai dari aspek kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan ekonomi, keluarga Vita seharusnya bisa tergolong kategori P1 (miskin ekstrem), bukan P4 (rentan miskin).

“Saya selaku penasehat ITMI Kota Semarang sangat prihatin atas keteledoran dan ketidakcermatan petugas verifikasi dan validasi, mulai dari Kelurahan hingga Kementerian Sosial,” kata Zainal Petir.

Menurutnya, pemerintah kurang cermat dan teliti saat mendata keluarga miskin. Seharusnya data DTKS diperbaiki secara rutin dan sepanjang waktu. Karena hal ini berdampak pada hak-hak atau pelayanan publik yang didapatkan.

“Sehingga warga yang mestinya kategori ekstrim miskin atau P1 tidak masuk kategori. Dampaknya jadi anaknya tidak bisa diterima di sekolah negeri karena ketika daftar lewat jalur afirmasi tidak bisa nyantol (masuk) di aplikasi pendaftaran,” ungkap dia.

Dirinya juga sudah menyampaikan masalah ini kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut dia berharap bahwa Vita yang merupakan anak pasutri disabilitas dan tergolong tidak mampu ini bisa melanjutkan pendidikan di SMA negeri.

Share This Article