INDORAYA – Kedatangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Semarang tidak hanya berfokus pada koordinasi mitigasi, tetapi juga mengungkap kondisi terbaru mengenai ketersediaan kajian risiko bencana di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.
BNPB menyampaikan bahwa separuh wilayah Indonesia belum memiliki kajian risiko bencana. Di Jawa Tengah sendiri, dari total 35 kabupaten/kota, masih ada 10 daerah yang belum melengkapinya. Salah satu daerah tersebut adalah Cilacap, yang baru saja mengalami bencana tanah longsor dan menyebabkan korban jiwa.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menekankan bahwa keberadaan peta risiko bencana menjadi acuan penting dalam memahami dan mengantisipasi potensi bahaya.
Untuk itu, ia meminta seluruh daerah yang belum memiliki kajian tersebut agar segera menyusunnya.
“Karena di Indonesia ada 50 persen yang belum punya kajian risiko bencana. Jawa Tengah kurang lebih ada 10. Tapi datanya mungkin perlu di-update karena itu data per 5 Juli,” kata Raditya setelah mengikuti rapat koordinasi evaluasi penanganan bencana di Gradhika Semarang, Selasa (18/11/2025).
Raditya memaparkan bahwa penyusunan peta risiko harus mengikuti standar minimal dari Kementerian Dalam Negeri agar penanganan darurat dapat berjalan lebih efisien dan terarah.
Ia menjelaskan bahwa melalui kajian itu, BPBD dan Pusdalops dapat mengidentifikasi area dengan curah hujan tinggi, titik rawan longsor, serta kebutuhan waktu evakuasi. Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan menjadi garda terdepan dalam sosialisasi dan koordinasi di lapangan.
“Nanti akan terlihat dari BPBD dan Pusdalops di mana potensi curah hujan tinggi maupun titik rawan tanah longsor. Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan menjadi ujung tombak. Mereka disiapkan untuk mengetahui berapa lama waktu evakuasi mandiri dan bagaimana melakukan koordinasi ketika bencana terjadi. Karena itu kami mendorong adanya desa tangguh bencana di setiap kabupaten/kota,” lanjutnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong seluruh kepala daerah di provinsi tersebut untuk memperkuat kesiapsiagaan, mencakup sumber daya manusia, kelengkapan peralatan, serta kesiapan logistik. Ia menegaskan bahwa sistem peringatan dini harus menjangkau hingga tingkat desa agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Semua harus bekerja dalam satu komando, tujuannya keselamatan masyarakat,” tegas Luthfi.
