Ad imageAd image

Berita Partai Buruh Terdiskualifikasi Kontestasi Pemilu, Aulia Hakim: Tidak Semuanya, Tiga Daerah Saja

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 812 Views
11 Min Read
Ketua Partai Buruh Jateng, Aulia Hakim saat ditemui Indoraya membahas Partai Buruh didiskualifikasi dalam kontestasi politik 2024, belum lama ini. (Foto: Dickri Tifani Badi)

INDORAYA – Ketua Partai Buruh Jawa Tengah (Jateng), Aulia Hakim menanggapi pemberitaan yang ramai membahas partainya yang dinyatakan terdiskualifikasi akibat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Dia menyatakan, tidak benar terkait narasi yang dibawa di sejumlah media tentang partainya didiskualifikasi di seluruh daerah di Jateng.

Akan tetapi yang benar, yaitu adalah ada tiga daerah Partai Buruh yang terdiskualifikasi lantaran tak ada pengurus maupun caleg yang maju dari Banjarnegara, Purbalingga, dan Pati.

“Sesuai dengan PKPU 18, saat salah satu parpol tidak mengisi LADK (laporan awal dana kampanye), dia tidak akan mendapat suara di kabuapten/kota. Partai Buruh sudah klarifikasi ke Ketua KPU Jateng, memang benar kami tidak melakukan laporan LADK, tetapi hanya pada kabupaten/kota yang tak ada pengurus dan calegnya. Jadi tidak semuanya sebagaimana banyak yang diberitakan,” jelas Aulia, belum lama ini.

Terkait pemberitaan yang beredar itu, pihaknya pun langsung mengkonfirmasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng guna mendapatkan informasi yang akurat.

Hasilnya, suara tetap akan masuk kepada Partai Buruh di 28 kabupaten/kota yang mana Partai Buruh sah dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024.

“Memang kalau tidak ada calegnya di kabupaten/kota, kita tidak dapat suara, tetapi di kabupaten/kota itu, selama caleg DPRD Provinsi dan DPR RI melaporkan LADK-nya, itu masih sah suaranya. Pemberitaan narasi yang berbeda itu sangat merugikan. KPU Jateng sudah menjelaskan itu salah, tidak benar Partai Buruh didiskualifikasi seluruhnya,” tegasnya.

Aulia menilai, alasan mengapa tak seluruh wilayah di Jawa Tengah mengirimkan caleg atau pengurus lantaran tak semua daerah berbasis pabrik atau manufaktur.

“Karena tidak semua kabupaten/kota di Jateng itu basisnya manufaktur, basis besar selain petani dan nelayan,” imbuhnya.

Menurutnya, dari 35 kabupaten/kota, Partai Buruh memiliki 28 kepengurusan di tingkat tersebut.

“Sesuai dengan statement KPU, Partai Buruh di Jateng untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di 28 kabupaten/kota suaranya sudah sah. Di luar yang tidak kami kirimkan LADK, suara itu tetap masih sah sesuai aturan PKPU,” terang Aulia.

Lebih lanjut, Aulia membenarkan dua kabupaten yakni Purbalingga dan Banjarnegara menjadi wilayah yang Partai Buruh tak bisa ikut dalam Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari ini.

“Respons yang diberikan KPU itu narasi di berbagai media salah dan tidak lengkap, tetapi didiskualifikasi yang tidak ada LADK-nya, karena kan tidak ada calegnya. Kabupaten Purbalingga dan Kabuapten Banjarnegara, yang sudah pasti dua itu yang didiskualifikasi,” tandas Aulia.

BACA JUGA:   Bangun Generasi Muda Cerdas Hadapi Pemilu 2024, Kesbangpol Gandeng GMNI Gelar Dialog Nasional

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak lima partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota di 14 daerah di Jawa Tengah (Jateng) tercatat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan, parpol yang tidak menyerahkan LADK itu didiskualifikasi atau gagal melanjutkan kontestasi Pemilu.

“Di Jawa Tengah untuk partai politik yang tidak menyerahkan LADK itu ada 5 parpol yang tersebar di 14 kabupaten/kota,” ujarnya dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) Bersama Bawaslu Jateng di Openaire Resto Semarang, Senin (29/1/2024).

Lima parpol tingkat kabupaten/kota yang didiskualifikasi yaitu Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat kabupaten/kota.

Adapun rinciannya di Banjarnegara ada dua partai, yakni Buruh dan Garuda, di Batang Partai Garuda, di Blora Partai Garuda, dan di Pati Partai Buruh.

Selanjutnya yang didiskualifikasi Partai Garuda Kabupaten Pekalongan, PBB Pemalang, Partai Buruh Purbalingga. Di Purworejo Partai Garuda dan PSI serta di Kabupaten Tegal Partai Garuda.

Kemudian Partai Hanura Wonogiri, Partai Buruh dan Partai Garuda Wonosobo, Partai Garuda dan PBB Kota Magelang, Partai Garuda Kota Tegal, dan Partai Garuda Demak.

“Lima parpol di 14 kabupaten/kota itu secara otomatis didiskualifikasi dari Pemilu di wilayahnya masing-masing,” ungkap Husain.

Dia mengatakan, lima parpol di 18 daerah itu telah didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. Sehingga perolehan suara calon anggota DPRD dari parpol tersebut tidak dihitung.

“Untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota partai tadi tidak dihitung karena dinyatakan sudah didiskualifikasi. Nanti juga ada pengumuman dari KPU kabupaten/kota masing-masing di 14 daerah,” ujarnya.

“Sehingga pada hari H perolehan parpol yang didiskualifikasi dari peserta Pemilu tadi karena tidak menyerahkan LADK maka nanti tidak dihitung atau dinyatakan tidak sah,” imbuh Husain.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawalu Jateng, Wahyudi Sutrisno menambahkan, pihaknya masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol tersebut apabila merasa rugi karena didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu.

“Kita masih menunggu respon dari lima parpol peserta Pemilu terkait dengan LADK yang tidak diserahkan di 14 kabupaten/kota. Apakah mereka mau mengajukan sengketa atau tidak,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Pemkab Temanggung Dapat Bantuan Dana Rp2,5 Miliar untuk Perikanan

INDORAYA – Ketua Partai Buruh Jawa Tengah (Jateng), Aulia Hakim menanggapi pemberitaan yang ramai membahas partainya yang dinyatakan terdiskualifikasi akibat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Dia menyatakan, tidak benar terkait narasi yang dibawa di sejumlah media tentang partainya didiskualifikasi di seluruh daerah di Jateng.

Akan tetapi yang benar, yaitu adalah ada tiga daerah Partai Buruh yang terdiskualifikasi lantaran tak ada pengurus maupun caleg yang maju dari Banjarnegara, Purbalingga, dan Pati.

“Sesuai dengan PKPU 18, saat salah satu parpol tidak mengisi LADK (laporan awal dana kampanye), dia tidak akan mendapat suara di kabuapten/kota. Partai Buruh sudah klarifikasi ke Ketua KPU Jateng, memang benar kami tidak melakukan laporan LADK, tetapi hanya pada kabupaten/kota yang tak ada pengurus dan calegnya. Jadi tidak semuanya sebagaimana banyak yang diberitakan,” jelas Aulia, belum lama ini.

Terkait pemberitaan yang beredar itu, pihaknya pun langsung mengkonfirmasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng guna mendapatkan informasi yang akurat.

Hasilnya, suara tetap akan masuk kepada Partai Buruh di 28 kabupaten/kota yang mana Partai Buruh sah dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024.

“Memang kalau tidak ada calegnya di kabupaten/kota, kita tidak dapat suara, tetapi di kabupaten/kota itu, selama caleg DPRD Provinsi dan DPR RI melaporkan LADK-nya, itu masih sah suaranya. Pemberitaan narasi yang berbeda itu sangat merugikan. KPU Jateng sudah menjelaskan itu salah, tidak benar Partai Buruh didiskualifikasi seluruhnya,” tegasnya.

Aulia menilai, alasan mengapa tak seluruh wilayah di Jawa Tengah mengirimkan caleg atau pengurus lantaran tak semua daerah berbasis pabrik atau manufaktur.

“Karena tidak semua kabupaten/kota di Jateng itu basisnya manufaktur, basis besar selain petani dan nelayan,” imbuhnya.

Menurutnya, dari 35 kabupaten/kota, Partai Buruh memiliki 28 kepengurusan di tingkat tersebut.

“Sesuai dengan statement KPU, Partai Buruh di Jateng untuk DPRD Provinsi dan DPR RI di 28 kabupaten/kota suaranya sudah sah. Di luar yang tidak kami kirimkan LADK, suara itu tetap masih sah sesuai aturan PKPU,” terang Aulia.

Lebih lanjut, Aulia membenarkan dua kabupaten yakni Purbalingga dan Banjarnegara menjadi wilayah yang Partai Buruh tak bisa ikut dalam Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari ini.

“Respons yang diberikan KPU itu narasi di berbagai media salah dan tidak lengkap, tetapi didiskualifikasi yang tidak ada LADK-nya, karena kan tidak ada calegnya. Kabupaten Purbalingga dan Kabuapten Banjarnegara, yang sudah pasti dua itu yang didiskualifikasi,” tandas Aulia.

BACA JUGA:   Angkat Bicara soal Kecelakaan di Tol Pemalang, Pihak Shantika Klaim Busnya Prima dan Sopir Sehat

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak lima partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota di 14 daerah di Jawa Tengah (Jateng) tercatat tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan, parpol yang tidak menyerahkan LADK itu didiskualifikasi atau gagal melanjutkan kontestasi Pemilu.

“Di Jawa Tengah untuk partai politik yang tidak menyerahkan LADK itu ada 5 parpol yang tersebar di 14 kabupaten/kota,” ujarnya dalam kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) Bersama Bawaslu Jateng di Openaire Resto Semarang, Senin (29/1/2024).

Lima parpol tingkat kabupaten/kota yang didiskualifikasi yaitu Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat kabupaten/kota.

Adapun rinciannya di Banjarnegara ada dua partai, yakni Buruh dan Garuda, di Batang Partai Garuda, di Blora Partai Garuda, dan di Pati Partai Buruh.

Selanjutnya yang didiskualifikasi Partai Garuda Kabupaten Pekalongan, PBB Pemalang, Partai Buruh Purbalingga. Di Purworejo Partai Garuda dan PSI serta di Kabupaten Tegal Partai Garuda.

Kemudian Partai Hanura Wonogiri, Partai Buruh dan Partai Garuda Wonosobo, Partai Garuda dan PBB Kota Magelang, Partai Garuda Kota Tegal, dan Partai Garuda Demak.

“Lima parpol di 14 kabupaten/kota itu secara otomatis didiskualifikasi dari Pemilu di wilayahnya masing-masing,” ungkap Husain.

Dia mengatakan, lima parpol di 18 daerah itu telah didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. Sehingga perolehan suara calon anggota DPRD dari parpol tersebut tidak dihitung.

“Untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota partai tadi tidak dihitung karena dinyatakan sudah didiskualifikasi. Nanti juga ada pengumuman dari KPU kabupaten/kota masing-masing di 14 daerah,” ujarnya.

“Sehingga pada hari H perolehan parpol yang didiskualifikasi dari peserta Pemilu tadi karena tidak menyerahkan LADK maka nanti tidak dihitung atau dinyatakan tidak sah,” imbuh Husain.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawalu Jateng, Wahyudi Sutrisno menambahkan, pihaknya masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol tersebut apabila merasa rugi karena didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu.

“Kita masih menunggu respon dari lima parpol peserta Pemilu terkait dengan LADK yang tidak diserahkan di 14 kabupaten/kota. Apakah mereka mau mengajukan sengketa atau tidak,” ungkapnya.

Share this Article
Leave a comment